Sumber :
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id
- Sekitar tiga jam pertemuan, antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pimpinan penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemerintah, menghasilan sejumlah kesepakatan menyangkut Pilkada Serentak 2015.
Dalam keterangan persnya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, semua mendukung dan tetap setuju agar pilkada serentak tepat waktu 9 Desember 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wapres Kalla Resmikan Pembukaan GIIAS 2016
Dalam keterangan persnya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, semua mendukung dan tetap setuju agar pilkada serentak tepat waktu 9 Desember 2015.
Baca Juga :
Wapres: Elektrifikasi RI Terendah di ASEAN
"Masalah-masalah teknis akan diselesaikan pemerintah, dan juga oleh KPU akan dibikin regulasi yang baik, sehingga bisa aman, demokratis," ujar JK, dalam keterangan pers di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Senin 13 Juli 2015 malam.
Selanjutnya, kata dia, menyangkut partai yang sedang berkonflik dan terpecah pada dua kepengurusan, pertemuan menyepakati bahwa masing-masing kepengurusan mengajukan calon.
"Kedua pengurus partai yang bersangkutan mengusulkan calon yang sama, mendaftar secara terpisah pada KPU masing-masing daerah, sehingga dianggap sah karena saling mendukung kedua partai tersebut," kata JK.
Terkait hal ini, JK mengaku Partai Golkar yang dihadiri Ketua Umum Aburizal Bakrie, menyetujuinya. "PPP akan konsultasi dengan pengurus lainnya," kata JK.
Hadir dalam pertemuan ini, Aburizal Bakrie, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketum Hanura Wiranto, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Wasekjen Ahmad Basarah, Ketua DPP PPP Ahmad Dimyatinatakusumah.
Dari unsur pemerintah seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Tedjo Edhi, dan Menpan Yuddy Chrisnandy. Hadir juga Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, dan Ketua Bawaslu Muhammad.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Masalah-masalah teknis akan diselesaikan pemerintah, dan juga oleh KPU akan dibikin regulasi yang baik, sehingga bisa aman, demokratis," ujar JK, dalam keterangan pers di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Senin 13 Juli 2015 malam.
