Sumber :
- Reuters
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, mendukung rencana pemerintah membangun pangkalan militer di perbatasan Laut China Selatan. Kawasan perbatasan yang rawan sengketa itu sangat strategis dari banyak sisi, termasuk ekonomi, bagi Indonesia dan Asia.
"Langkah yang tepat apabila kita memperkuat penjagaan di titik-titik perbatasan di Laut China Selatan sebagai antisipasi eskalasi ketegangan yang setiap saat bisa timbul di wilayah tersebut," kata Tantowi dihubungi pada Selasa, 14 Juli 2015.
Menurut Tantowi, pembangunan pangkalan militer bisa meningkatkan posisi Indonesia di kawasan itu, terutama untuk menjaga perdamaian kawasan.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
"Di samping, berperan aktif dalam mencari solusi damai antarnegara-negara ASEAN dan China yang bersengketa di wilayah tersebut. Kita juga harus siap siaga dengan kemungkinan masuknya kapal-kapal asing ke wilayah kita, sebagai akibat dari pergesekan tersebut," katanya.
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan, apabila terjadi pergesekan di kawasan tersebut akan merugikan banyak negara. "Semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, karena akan mengganggu jalur ekonomi. Keterlibatan kita dalam krisis tersebut bukan berarti kita ikut-ikutan bersengketa, tapi peran yang diharapkan oleh Filipina dan Vietnam adalah kita menjadi mediator aktif," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana membangun pangkalan militer untuk menjaga wilayah perbatasan, khususnya yang berhadapan dengan Laut China Selatan. Rencana itu sedang disiapkan Bappenas dan Kementerian Pertahanan.
Rencana itu mula-mula terungkap dalam pertemuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddu di Jakarta pada Jumat, 10 Juli 2015.
"Pertemuan kita hari ini untuk menyatukan tekad dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga wilayah kedaulatan, khususnya wilayah terdepan kita di perbatasan. Tugas kita sesuai amanat UUD melindungi segenap tumpah darah Indonesia," kata Andrinof.
Ia mengusulkan dibentuk tim kajian bersama Bappenas dan Kemenhan untuk membangun pangkalan militer. Pilihannya ada di beberapa lokasi seperti daerah Sambas Tanjung Datuk, Natuna atau Tarakan.
"Hasil kajian nanti kita akan sampaikan pada Bapak Presiden Jokowi untuk diputuskan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terealisasi," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan, apabila terjadi pergesekan di kawasan tersebut akan merugikan banyak negara. "Semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, karena akan mengganggu jalur ekonomi. Keterlibatan kita dalam krisis tersebut bukan berarti kita ikut-ikutan bersengketa, tapi peran yang diharapkan oleh Filipina dan Vietnam adalah kita menjadi mediator aktif," ujarnya.
