Kubu Aburizal Menang di PN, KPU Tunggu Menkumham

Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
Mendagri Tolak Jadi Ketua Pansel KPU
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mau memasukkan kepengurusan Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Bali ke daftarnya. Meskipun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memenangkan gugatan Golkar munas Bali terhadap kepengurusan Golkar hasil munas Ancol.

Ketua KPU: Ahok Siap-siap Kena Sanksi Bawaslu

Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, pihaknya tetap mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan UU Partai Politik.
Pencalonan Pilkada Segera Dimulai, 5 PKPU Belum Disahkan


"Kami dalam melaksanakan tugas memahami rambu-rambu. Kami tidak bisa melaksanakan serta merta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa ada tindakan hukum administrasi dari bapak Menkumham," jelas Ida, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta, Sabtu 25 Juli 2015.


Tindakan hukum administrasi yang dimaksud, adalah pasca putusan itu, Menkumham Yasonna Hanamongan Laoly, mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengesahkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Bali, dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.


Namun, hingga saat ini, pelaksanaan putusan itu belum dikeluarkan oleh Menteri Yasonna. Sementara pihak tergugat yakni kubu Munas Ancol, sudah mengajukan banding atas putusan hakim itu.


Sehingga, walau ada putusan itu, Ida mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, berdasarkan UU Parpol juga, kepengurusan yang sah adalah yang sudah punya kekuatan hukum tetap.


Walau begitu, KPU bisa menerima seandainya Menteri Yasonna mengeluarkan SK baru berdasarkan putusan PN Jakarta Utara.


"Itu sangat bergantung positioning atau sikap hukum bapak Menkumham," kata Ida. (one)


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya