Wantimpres: Jokowi Dipercaya Publik, Menterinya Belum

Presiden Jokowi Tinjau Gudang Bulok
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga politisi senior PDI Perjuangan, Sidarto Danusubroto, menyambut baik masukan dari relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi yang menemui pihaknya. Seknas mendesak agar dilakukan
reshuffle
kabinet terutama di bidang ekonomi.


"Itu kan memang sudah banyak kalangan yang minta. Bahwa terutama Seknas tadi yang dikritisi mengenai belum utuhnya tergambar program nawacita di RPJMN. Kalau menteri-menteri yang tidak perform di bidang itu supaya dipilih lain yang lebih mampu, itu harapan mereka, dan kita akomodasi saja, kita tampung saja," jelas Sidarto, di kantor Wantimpres, Jakarta, Rabu 5 Agustus 2015.


Dia memastikan, keinginan Seknas ini dalam waktu dekat akan disampaikan langsung ke Presiden Jokowi. "Kan kita menampung suara mereka,
vox populi vox dai
(suara rakyat adalah suara Tuhan) kan," katanya.


Mengenai kinerja kabinet, Sidarto mengakui adanya kelemahan-kelemahan. Kelemahan itu, menurut mantan Ketua MPR ini, bukan pada Presiden, tapi kepada para menterinya.


"Kita bisa mengertilah bahwa ada pelambatan, terutama di bidang ekonomi, dalam situasi ekonomi global yang tidak baik. Pelambatan bukan hanya terjadi sekarang, tapi sudah mulai 2012. Jadi memang dibutuhkan sosok-sosok yang mampu me-rebound kembali," jelas Sidarto.


Dia menjelaskan, dalam kondisi ekonomi saat ini, antara Presiden dan bawahannya memang harus selaras.

Komentar Rekan soal Wiranto Jadi Menko Polhukam

Kepercayaan publik, lanjut dia, juga faktor penting guna percepatan ekonomi. Sayangnya, publik sudah terlanjur tidak percaya pada kerja-kerja ekonomi kabinet.
Menhub Baru Tak Mau Dibandingkan dengan Jonan


Titiek Soeharto: Jokowi Punya Pertimbangan Tunjuk Airlangga
"Pemerintah ini butuh public trust
. Yang disurvei itu yang banyak dipercaya publik adalah Presiden Jokowi, belum lainnya. Ini juga harus diperkuat oleh kabinetnya, menteri-menterinya. Yang dapat
public trust
," kata Sidarto. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya