- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menilai Presiden Joko Widodo tidak terlalu banyak berkompromi, saat akan mengganti sejumlah menterinya.
Menurut Wiranto, perombakan kabinet itu merupakan hak prerogatif Presiden dan masyarakat hanya perlu menunggu bukti atas kinerja menteri yang baru dilantik.
"Presiden punya hak prerogatif. Saya mengatakan untuk pergantian menteri, Presiden tidak terlalu banyak kompromi dengan siapa pun," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 12 Agustus 2015.
Wiranto menuturkan, perombakan kabinet perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan konsolidasi pemerintah. Selain itu, perombakan kabinet juga dianggapnya sebagai jawaban dari desakan publik yang tidak puas pada kinerja beberapa menteri.
Ia yakin, Presiden memiliki pertimbangan yang matang saat memutuskan merombak kabinetnya. Wiranto berharap, keputusan Presiden ini dapat diterima oleh semua pihak.
"Kita tidak perlu banyak komentar, kita tunggu saja bagaimana kinerjanya," ucap Wiranto.
Pada Rabu siang, Presiden Jokowi melantik lima menteri dan sekretaris kabinet. Mereka yang dilantik Jokowi adalah Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang ia jabat sebelumnya.
Ekonom Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo. Selanjutnya, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel.
Sementara itu, Sofyan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dilantik sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago. Adapun mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dilantik sebagai Menko Perekonomian.
Kemudian, Pramono Anung, politisi PDI-P, dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Pramono menggantikan posisi Andi Widjajanto. (asp)
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
Tugas besar tim ekonomi baru adalah mengurangi impor untuk produksi.
