- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebab, hal itu tidak masuk dalam perencanaan.
Hal itu disampaikan mantan Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas, Adrinof Chaniago. Meski baru sepekan dicopot, dia memastikan selama dia memimpin kementerian, tidak ada rencana pembangunan tujuh gedung baru parlemen.
"Kita dalam membuat kegiatan itu kalau mau launching itu sesuatu yang sudah jelas. Setelah dikaji, setelah ketemu prioritasnya. Memang nggak ada di rencana," kata Adrinof di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2015.
Di tempat yang sama, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga memastikan, sampai saat ini tidak ada surat persetujuan dari pemerintah. Pramono, yang sempat menjadi Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 ini mengatakan, surat persetujuan itu ada hanya berkaitan dengan Badan Anggaran (Banggar), pembahasan di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Dan lazimnya, akan muncul dari Menteri Keuangan.
"Dan saya yakin Menkeu dalam hal seperti ini akan berkonsultasi dengan Presiden atau dengan kami-kami, yang sehari-hari ada bersama Presiden. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa apakah betul sudah menerima surat, terus terang saya tidak tahu," kata Pramono.
Usai pidato penyampaian RAPBN 2016 dan nota keuangan, Jumat, 14 Agustus 2015 di DPR, Ketua DPR Setya Novanto meminta Presiden Jokowi meneken prasasti pembangunan tujuh ikon parlemen. Ikon itu nantinya akan diisi berbagai hal termasuk museum sejarah parlemen Indonesia. Fungsi lainnya, dikabarkan juga akan menjadi tempat para anggota dewan yang mengeluh karena sempitnya ruang kerja mereka.
Namun, Presiden Jokowi menolak menandatangani prasasti itu. Sebab, belum ada fisiknya dan belum ada pembahasan perencanannya. Untuk anggarannya, diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
(mus)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
