- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengingatkan rekan-rekannya di parlemen bila ingin merealisasikan tujuh proyek gedung baru DPR sebaiknya pimpinan dewan tak perlu melontarkan pernyataan yang keras kepada pemerintah.
"Pengelola anggaran itu pemerintah. Kalau mau, baik-baik sama pemerintah. Selama ini galak-galak. Kalian mau minta jangan tangan di atas," kata Ruhut di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2015.
Anggota Komisi III DPR RI ini menganggap wajar berbagai pernyataan dari pemerintah terkait pembangunan gedung DPR. Oleh karena itu, pimpinan DPR harus realistis dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah.
"Jangan biasakan kasih jebakan 'Batman' ke kepala negara," ujarnya menambahkan.
Menurut Ruhut, Presiden Jokowi sangat hati-hati dalam pemberian anggaran. Karena, salah satu program pemerintahan Jokowi adalah melakukan efisiensi pengeluaran dengan menghindari pengeluaran yang dianggap tidak perlu. Jangan sampai usulan pembangunan gedung baru DPR ini nantinya justru mempermalukan DPR sendiri.
"Saya bangga ke pak Jokowi. Dia waspada waspada. Yang malu ya akhirnya kita yang malu," katanya.
Selain itu, pimpinan DPR juga jangan terlalu responsif terhadap anggota DPR yang menolak proyek pembangunan gedung DPR.
Sementara, saat ditanya mengenai sikapnya terhadap proyek gedung baru DPR, Ruhut menjawab diplomatis.
"Kalau aku, DPR namanya wakil rakyat, kasih gedung terima kasih, pasang tenda juga terima kasih. Jangan gara-gara gedung kita jadi bloon," ujar Ruhut.
Sebelumnya, mantan Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas, Adrinof Chaniago menyatakan, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR RI. Sebab, proyek tersebut tidak masuk dalam perencanaan. Andrinof memastikan selama dia memimpin kementerian, tidak ada rencana pembangunan tujuh gedung baru parlemen.
"Kita dalam membuat kegiatan itu kalau mau launching itu sesuatu yang sudah jelas. Setelah dikaji, setelah ketemu prioritasnya. Memang nggak ada di rencana," kata Adrinof di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2015.
Di tempat yang sama, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga memastikan, sampai saat ini tidak ada surat persetujuan dari pemerintah terkait proyek gedung baru DPR.
(mus)
