VIVA.co.id - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis hasil riset investigatif terkait proyek pembangunan DPR. Mereka menemukan bahwa DPR telah menggelar sayembara gambar dan desain kompleks Senayan dengan anggaran hingga ratusan juta.
Rangkaian sayembara tersebut diselenggarakan sejak 10 Juli 2015 (pendaftaran) hingga 30 Oktober 2015 (pameran karya sayembara). Pemenang utama sayembara disebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300 juta.
"Sayembara ini bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Padahal, pembahasan kegiatan dan anggaran sama sekali belum dibahas di DPR. Ini kan mendahului proses pembangunan penganggaran. Juri-jurinya bahkan sudah ada," kata Manager Advokasi FITRA, Apung Widadi, di kantor Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat 21 Agustus 2015.
Temuan tersebut, kata Apung, menegaskan indikasi kuat adanya kepentingan tertentu yang memaksa agar proyek ini terus berjalan. Anggaran untuk menyelenggarakan sayembara sendiri menurut FITRA, berasal dari budget pos pemeliharaan belanja rutin. Dia meminta kepada DPR agar segera membatalkan sayembara itu karena tidak berdasarkan rancangan program dan anggaran DPR.
"Seharusnya bukan sayembara, karena bertentangan dengan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, harusnya sistem lelang. Kalau gedung negara nggak boleh sayembara, tapi proses tender," ujar Apung.
Secara umum, FITRA menilai pembangunan komplek gedung baru belum merupakan prioritas. Pemerintah diminta untuk menolak tegas anggaran gedung DPR masuk ke dalam APBN 2016.
"Selain itu, politik anggaran DPR tidak berpihak. Rp1,2 triliun bisa membuat 12.000 ruang kelas, sekitar 6000 perumahan rakyat," kata Apung Wiyadi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengkaji ulang pembangunan proyek gedung baru untuk DPR. Ini mengingat anggarannya yang mencapai lebih dari Rp1 triliun. Jokowi juga enggan menandatangani prasasti pembangunan tujuh ikon parlemen itu usai Pidato Kenegaraan di kompleks MPR/DPR pada 14 Agustus 2015.
"Beliau kan belum menandatangani dan memberi arahan pada kami semua untuk kepada menteri terkait yang berkaitan dengan pembangunan di fasilitas gedung DPR itu melakukan kajian," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
