- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Praktis lembaga tersebut kini tidak ada yang memimpin sehingga tidak efektif lagi.
Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanudin menyarankan agar Presiden Joko Widodo melebur Kantor Staf Keperesiden ke lembaga lain.
"Sehubungan dengan kosongnya jabatan Kepala Staf Presiden (KSP), menurut hemat saya tidak perlu diisi lagi. Disarankan lembaga ini direorganisir saja masuk ke lembaga lain, agar tidak terjadi tumpang tindih," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2015.
Menurut dia, sesuai pasal 2 Perpres RI Nomor 26/2015 disebutkan Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis .
"Ketiga tugas tersebut sesungguhnya bisa diatur sebagai berikut. Pertama, program prioritas nasional dapat dimasukkan di bawah Wapres, mengingat presiden dan wapres sesungguhnya satu paket yang tidak bisa dipisahkan dalam memutuskan program program prioritas," katanya.
Kedua, tugas komunikasi politik sebaiknya dimasukkan dalam tugas Seskab, karena salah satu tugas Seskab antara lain melakukan komunikasi politik dengan legislatif, atau lembaga lembaga negara lainnya. Ketiga, pengelolaan isu-isu strategis dapat dikoordinir oleh Mensesneg atau Seskab, karena di dua lembaga ini lah tugas itu juga sudah ada .
Mengenai wewenang Kantor Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus atau gugus tugas lintas kementerian untuk menangani masalah khusus, menurut TB Hasanuddin, sebenarnya tugas itu dapat dilakukan oleh Wakil Presiden.
"Saran saya tugas ini dapat dibentuk oleh Wapres yang memang bertugas di bidang pengawasan. Sekali lagi sebaiknya Lembaga KSP dilikuidasi saja masuk ke tiga lembaga di atas," ujarnya.
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
"Banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat Indonesia."
