- foto : VIVA.co.id/Ririn Aprilia
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus mendesak rencana pembangunan gedung baru. Sementara, pemerintah meminta agar rencana itu dikaji ulang. Situasi perekonomian yang masih belum stabil menjadi pertimbangan.
Fraksi Partai Demokrat tak menampik, DPR memang membutuhkan sejumlah sarana, seperti ruang kerja baru dan perbaikan sejumlah fasilitas. Namun, kebutuhan itu masih bisa ditunda.
"Saat ini yang juga cukup reasonable adalah dihadapkan kepada kondisi
ruang kerja yang memang butuh perbaikan," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto melalui pesan singkat, Rabu, 26 Agustus 2015.
Dalam konteks kepentingan bersama, rencana tujuh megaproyek masih bisa ditunda. Menjadi kurang bijak bila hal itu terus dipaksakan, sementara rakyat masih tertekan dengan kondisi ekonomi saat ini.
"Tentunya DPR akan cukup rasional dalam konteks kepentingan," ujarnya.
Tujuh proyek DPR diperkirakan akan menghabiskan dana multiyears sebesar Rp2,7 triliun hingga tahun 2018. Duit triliunan rupiah itu akan digunakan untuk membangun gedung baru yang akan difungsikan sebagai ruang kerja anggota DPR. Ada juga membangun alun-alun demokrasi yang ditujukan bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.
Lima proyek lainnya antara lain museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu menuju Gedung DPR, visitor centre. Ada pula pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta pembangunan integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja DPR. Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan, tujuh proyek tersebut akan menghabiskan dana sebesar Rp1,6 triliun.
(mus)
