- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Angggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengeluhkandana pengawasan yang belum dicairkan seutuhnya oleh pemerintah daerah seperti di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dan Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah.
"Dana panwas sudah cair, tapi belum sesuai. Baru Rp250 juta dicairkan dari total dana panwas yang nilainya miliaran. Tak mungkin kan dana itu di bawah Rp1 miliar," kata Nasrullah di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Jakarta Pusat, Jumat 28 Agustus 2015.
Nasrullah khawatir ada upaya sistematik yang dilakukan di beberapa daerah oleh pemerintah daerah, dengan sengaja tidak mengucurkan secara penuh dana untuk pengawasan. Ia menduga upaya itu dilakukan untuk melemahkan atau menghilangkan kekuatan pengawas.
"Upayanya seperti harus ketemu dulu dengan bupati, atau orang yang punya wewenang bisa mengeluarkan uang tersebut. Memang sudah ada yang dicairkan, tapi belum penuh. Kayak di Malinau baru Rp250 juta, dipakai satu bulan juga habis," ujarnya.
Nasrullah juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang justru tidak mendukung penyelenggara untuk menyukseskan pesta demokrasi daerah atau pilkada.
"Kalau minta ketemu dulu, deal dulu. Ya, sebagai panwas jangan dilakukan, mana cukup kalau hanya Rp250 juta. Sekalian saja panwas dibubarkan. Itu mayoritas incumbent," ujarnya.
Nasrullah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengontrol kembali beberapa daerah.
"Butuh kepekaan, nurani kepada seluruh kepala daerah, jajaran pemda untuk benar-benar memfasilitasi. Langsung cairkan uang itu kepada panwas, jangan berangsur-angsur dan sebagainya. Tak optimal teman-teman bekerja," ujar Nasrullah.
Bahkan, kata Nasrullah, panwas di daerah seperti di Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Malinau, terpaksa meminjam uang untuk keperluan pengawasan ke Bawaslu Provinsi.
"Pilkada itu untuk rakyat, kalau tak support, berarti dia tak peduli untuk rakyat. Hajat ini untuk rakyat, kalau begitu, dia berarti tak dukung rakyat," ujarnya.
Modus Penyelewengan Petahana di Pilkada
Bawaslu telah mengantongi berbagai potensi penyelewengan petahana.
