Sumber :
VIVA.co.id - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Miryam S Haryani, menilai sikap Pemerintah tak adil terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Soalnya, Pemerintah selama ini royal mengangggarkan dana triliunan rupiah untuk tunjangan hari Raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) tetapi pelit untuk pembangunan gedung baru DPR.
"Padahal, kalau kita mau objektif, seharusnya semua pihak bisa menilai siapa yang sebenarnya lebih tidak peduli terhadap rakyat, DPR yang masih memperdebatkan gedung baru atau pemerintah yang sudah meneken kebijakan penambahan THR untuk pegawainya," kata Miryam kepada VIVA.co.id, Senin, 31 Agustus 2015.
Seperti diketahui, anggaran untuk gedung baru DPR diperkirakan menelan dana Rp2,6 triliun. Sementara, untuk THR pemerintah pusat menelan dana Rp6 triliun.
Baca Juga :
Wiranto Jadi Menteri, Hanura: Ini Suatu Permata
Miryam memaklumi keinginan DPR itu selalu dikecam publik karena parlemen adalah lembaga politik.
"Cukup lah pemerintah dengan kebijakannya memberikan THR bagi PNS di tengah kondisi ekonomi negara yang sedang megap-megap. Tapi DPR saya yakin masih mampu menahan diri untuk masalah gedung baru ini," kata anggota Komisi V DPR itu.
Miryam berpendapat, kebutuhan gedung yang representatif sudah dirasakan sejak lama. Sebab ruangan yang tersedia dengan kebutuhan ruangan yang diperlukan sudah tidak sesuai. Apalagi sekarang ada penambahan asisten dan tenaga ahli, sehingga kebutuhan akan gedung baru menjadi semakin terasa.
"Bayangkan saja satu orang anggota DPR dengan tujuh orang staf disediakan ruang kerja yang hanya berukuran tidak lebih dari 4x6 meter. Tentu kondisi itu sangat jauh dari representatif dan siapa pun saya kira kurang nyaman bekerja dalam ruang sempit dengan banyak orang seperti itu," kata Bendahara Fraksi Hanura itu.
Ketua Umum Srikandi Hanura itu mengakui, memang dalam situasi saat ini dengan ekonomi yang sulit, harus dipikir ulang. Pembangunan gedung baru memang mendesak meski bukan prioritas.
Kalau DPR didesak-desak harus memikirkan kondisi ekonomi, seharusnya pemerintah juga begitu. Tapi Pemerintah malah akan mengeluarkan dana untuk THR para PNS.
Miryam menilai, persoalan gedung baru bukan kesalahan anggota DPR. Sebab, kenyatannya memang dibutuhkan.
Setara gaji pokok
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran dari Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan, untuk pemberian THR pada 2016, Pemerintah telah menganggarkan dana Rp6 triliun yang akan diserap melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.
"Yang di Pusat itu Rp6 triliun. Budgetnya (anggaran) hampir sama dengan gaji pokok," kata Askolani saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, 19 Agustus 2015.
Askolani menjelaskan, anggaran itu dikhususkan untuk PNS, TNI, dan Polri. Sementara untuk daerah, anggaran ini nantinya akan diserap melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016.
Meski demikian, dia tidak menjelaskan berapa dana yang akan dikeluarkan pemerintah karena masih menghitung berapa banyak jumlah PNS di daerah.
"PNS daerah itu, ya, dari APBD daerah masing-masing. Semua tergantung dari jumlah PNS di daerah ada berapa," ujar dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Cukup lah pemerintah dengan kebijakannya memberikan THR bagi PNS di tengah kondisi ekonomi negara yang sedang megap-megap. Tapi DPR saya yakin masih mampu menahan diri untuk masalah gedung baru ini," kata anggota Komisi V DPR itu.
