- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menjanjikan menggenjot pembangunan infrastruktur selama memerintah. Banyak yang terpukau lantas memberikan dukungan penuh pada pria yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket itu.
Namun demikian, belakangan mulai bermunculan kalangan yang dulunya mendukung berbalik badan menjadi mengkritik. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, misalnya.
Tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia(GDRI), Ray menilai pemerintahan Joko Widodo(Jokowi) dan Jusuf Kalla(JK) tak jauh berbeda seperti rezim Orde Baru. Pasalnya, sistem pemerintahan Jokowi dan JK tersebut dalam melakukan penggusuran dinilai tidak mempedulikan kepentingan masyarakat dari aspek hidupnya.
Setidaknya ada tiga penggusuran yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, penggusuran warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, penggusuran 12 desa di kawasan Jatigede, Jawa Barat, untuk pembangunan waduk, dan dampak dari pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah.
"Kami tidak menolak pembangunan infrastruktur. Tapi jangan lupakan tiga hal. Pertama, cara membangun seperti apa. Dananya dari mana. Seperti apa pemerintah memperlakukan korban manusia yang tanahnya diambil dan sebagainya," kata Ray dalam sebuah diskusi, di Dres Kopitiam, Jl. Haji Agus Salim, No.23 A, Jakarta Pusat, Senin, 7 September 2015.
Menurut Ray, pemerintah tidak memikirkan dampak setelah melakukan penggusuran, terutama nasib warga yang terkena dampak langsung. Menurutnya, banyak pembangunan yang terkesan dipaksakan.
Ray ingin Presiden Jokowi mengevaluasi percepatan pembangunan infrastruktur agar tidak ada lagi warga yang terkatung-katung setelah pembangunan. Jokowi dia nilai sudah melupakan pendekatan yang pernah dilakukannya sebelum menjadi presiden.
"Saya khawatir sangat mungkin cara yang sama akan menjalar ke daerah lain. Ke Kalimantan, Sumatera, bahkan bisa jadi sampai ke Papua," ujarnya.
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
