VIVA.co.id - Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) merupakan salah satu langkah strategis dalam menutupi kekurangan biaya operasional dan biaya pendidikan di PTN. Sehingga, penyaluran BOPTN harus dioptimalkan, sesuai dengan amanat Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra, usai RDPU antara Panja BOPTN Komisi X dengan Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Univesitas Sebelas Maret, Rektor Institut Teknologi Bandung, Wakil Rektor Univeristas Gajah Mada, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, danDirjen Penelitian Pengembangan Pengabdian Masyarakat. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X Nuroji, di Gedung Nusantara I, Selasa 8 September 2015.
Menurut Sutan, dengan adanya BOPTN ini, dan amanat UU No 12 Tahun 2012, hal ini untuk membantu UKT (uang kuliah tunggal) mahasiswa. Dan dengan adanya BOPTN ini tentu beban orang tua membiayai kuliah anaknya bisa diringankan. Oleh karena itu, Komisi X mendorong agar besaran BOPTN ini dapat semaksimal mungkin, namun tetap sesuai dengan pagu yang ada, kata Sutan.
Namun yang menjadi catatan politikus F-Gerindra ini yakni, penyaluran BOPTN ini tetap mengedepankan prinsip transparan dan berkeadilan. Belum lagi masalah penyaluran yang kadang masih terjadi keterlambatan. Sehingga perlu ada solusi agar penyaluran dapat tepat waktu.
“Penyerapan ini kita harapkan bisa dilakukan secara transparan,"ujar Sutan.
Permasalahan yang selama ini dihimpun oleh Panja BOPTN akan dirumuskan oleh Panja, kemudian akan dicari solusinya, dan disampaikan kepada kementerian terkait,” kata SAH, panggilan akrab Sutan.
Politikus asal daerah pemilihan Jambi ini juga berjanji, Panja akan memperbaiki system BOPTN yang masih bermasalah, sehingga ke depannya BOPTN ini efektif, efesien, tepat waktu dan tempatnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X Mujib Rohmat (F-PG) juga mengatakan, Panja BOPTN akan memformulasi rumusan BOPTN, hingga penyaluran BOPTN sehingga dapat berkeadilan.
“Kebijakan BOPTN penting dan kami dorong setiap tahun agar ditingkatkan,” ujar Mujib.
Sementara itu sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia memaparkan bahwa penyaluran BOPTN pada tahun 2013-2014 berjalan dengan baik, namun pada tahun 2015 terjadi sedikit perbedaan, karena pembiayaan sarana dan prasarana digabung ke dalam BOPTN.
Kemudian, Wakil Rektor UGM mengatakan terimakasih atas disalurkannya BOPTN. Ia juga mendorong agar BOPTN bukan hanya diteruskan, tapi juga ditingkatkan. “Kami mendorong agar BOPTN tidak hanya diteruskan tetapi ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, karena sudah meringankan beban kami dan mahasiswa,” kata Wakil Rektor. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
