Sumber :
- ANTARA/Fanny Octavianus
VIVA.co.id
- Mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto pada Jumat 11 September 2015 mengungkap bagaimana mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengelola perbedaan pendapat saat menentukan sebuah kebijakan.
Hal ini dikatakan Djoko meyusul adanya masalah internal di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab salah satu menterinya, Rizal Ramli kerap menentang program yang sudah diputuskan oleh Jokowi.
Kata Djoko, saat itu semua kebijakan yang akan diambil SBY terbuka untuk didiskusikan kepada siapapun yang terkait, apalagi kepada menterinya. Dalam rapat itulah semua kebijakan didiskusikan dan diperdebatkan.
Sepak Terjang Ramli
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Hal ini dikatakan Djoko meyusul adanya masalah internal di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab salah satu menterinya, Rizal Ramli kerap menentang program yang sudah diputuskan oleh Jokowi.
Baca Juga :
Rizal Ramli Tutup Mulut Ditanya Pilkada Jakarta
Kata Djoko, saat itu semua kebijakan yang akan diambil SBY terbuka untuk didiskusikan kepada siapapun yang terkait, apalagi kepada menterinya. Dalam rapat itulah semua kebijakan didiskusikan dan diperdebatkan.
"Bebas, siapa saja yang ingin menyampaikan opini dan argumentasinya," kata Djoko kepada VIVA.co.id.
Namun, ujar dia, semua yang diperdebatkan itu harus diambil keputusannya. Jika keputusan itu sudah diambil, maka semua jajaran pemerintahan harus melaksanakan keputusan tersebut dengan loyal.
"Ketika di perjalanan ada dinamika, maka terbuka untuk didiskusikan kembali," ujar dia.
Kata Djoko, bagaimanapun, setiap pejabat pemerinatahan harus loyal dan patuh pada pimpinannya. Sebab mereka dipilih oleh Presiden. Mereka, kata Djoko diminta untuk membantu presiden, bukan justru untuk bertentangan dengan dia.
Oleh karena itu, kata dia, ketersediaan ruang untuk berdebat di internal kabinet memang perlu.
"Kekompakan jajaran pemerintah sangat perlu agar lebih fokus dalam melaksanakan program pemerintah yang telah diputuskan bersama," kata dia.
Sepak Terjang Ramli
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam seminggu ini mengkritisi kinerja tiga BUMN, yaitu PT PLN, PT Pertamina dan yang terakhir PT Pelindo II.
Mantan Menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati ini memang dikenal selalu berbicara keras dan kerap mengkritisi program kerja sejumlah BUMN.
Berikut ini sepak terjang Rizal Ramli dalam seminggu.
1. Menolak pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik 35 ribu mega watt yang selama ini dicanangkan pemerintah dalam lima tahun ke depan tidak akan berjalan dengan mulus, bahkan tidak akan tercapai penuh.
Menurut dia, program ini idealnya akan terealisasi jika menghabiskan waktu sedikitnya 10 tahun. Sebab, jika program ini dipaksakan pada lima tahun, dikhawatirkan akan merugikan PT PLN. Karena itu program pembangkit listrik 35 ribu MW ini dianggapnya tidak realistis.
2. Voucher atau pulsa listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN. Rizal menilai ada mafia listrik dalam pengelolaan voucher dan pulsa listrik tersebut.
3. Terkait rencana PT Pertamina (Persero) yang akan membangun storage (tangki) dan pipa bahan bakar minyak, Rizal menilai itu hanya akal-akalan saja. Pembangunan storage karena dianggap bukan kebutuhan yang mendesak dan tidak menjadi prioritas untuk Indonesia.
Selain itu, proyek yang nantinya memakan dana senilai US$2,4 miliar tersebut dianggap terlalu besar untuk dibebankan kepada Pertamina.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Bebas, siapa saja yang ingin menyampaikan opini dan argumentasinya," kata Djoko kepada VIVA.co.id.
