Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera mengukuhkan kepengurusan DPP PKS periode 2015-2020 dan menghasilkan amanat Munas. Selain itu, PKS juga menyampaikan sikap resmi terkait permasalahan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"PKS meminta pemerintah jaga daya beli masyarakat yang terus menurun, terutama masyarakat miskin dan hampir miskin," kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam konferensi persnya di lokasi Munas di Depok, Jawa Barat, Selasa 15 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"PKS meminta pemerintah jaga daya beli masyarakat yang terus menurun, terutama masyarakat miskin dan hampir miskin," kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam konferensi persnya di lokasi Munas di Depok, Jawa Barat, Selasa 15 September 2015.
Baca Juga :
PKS Ingin Usung Duet Risma-Sandiaga
Menurut Sohibul, jika ditotal, jumlah masyarakat miskin dan hampir miskin sekitar 40 persen dari total populasi.
"Mereka semua ini harus dijaga daya belinya dengan memberikan cash transfer," ujarnya.
Sohibul juga meminta agar pemerintah memperkuat sistem jaring pengaman sosial untuk perlindungan kepada masyarakat miskin, baik yang bersifat protektif maupun promotif. Misalnya saja dengan segera mengeksekusi dana-dana APBN dan APBD yang belum dieksekusi sebagai upaya untuk menstimulus ekonomi agar tetap tumbuh.
"Pengalaman penanganan krisis 2008, government spending pertumbuhan sangat signifikan untuk mengerem perlambatan ekonomi," ungkap Sohibul.
Kemudian, PKS memandang penting pemberian insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan padat karya yang mau menunda pemberlakuan PHK.
"Juga kurangi proyek pembangunan besar yang membutuhkan bahan baku impor sehingga menyebabkan rupiah semakin terdepresiasi (nilai tukarnya menurun)," tutur Sohibul.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Sohibul, jika ditotal, jumlah masyarakat miskin dan hampir miskin sekitar 40 persen dari total populasi.
