Sumber :
- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id
- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah geram ada yang memermasalahkan kenaikan tunjangan para legislator di gedung parlemen itu. Dia meminta kenaikan itu tidak perlu diributkan karena dari total APBN 2015 hanya Rp4 triliun untuk keseluruhan pengelolaan legislatif atau sebesar 0,19 persen.
"Saya terus terang agak curiga kenapa DPR diserang terus soal yang keci- kecil ini. Supaya kita lupa di luar sana ada uang besar yang bisa buat kita bungkam. Harusnya publik ada di belakang DPR supaya kita awasi," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 16 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Saya terus terang agak curiga kenapa DPR diserang terus soal yang keci- kecil ini. Supaya kita lupa di luar sana ada uang besar yang bisa buat kita bungkam. Harusnya publik ada di belakang DPR supaya kita awasi," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 16 September 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Fahri menjelaskan anggaran yang diterima DPR dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itu DPR tundukl pada eksekutif yang menetukan anggaran.
"Kesetjenan awalnya mengajukan Rp6 triliun, ternyata dipotong Rp2 triliun," katanya.
Politisis PKS ini menjelaskan anggaran Rp4 triun itu digunakan untuk operasional seluruh parlemen.
"Ini lah yang diributkan. Setiap hari, setiap kasus, soal tunjangan, soal parfum, soal kunjunga ke Amerika dan lain lain," katanya.
Menurutnya dengan meributkan masalah kecil ini justru menghambat kinerja DPR terutama fungsi pengawasan karena eksekutif yang memegang anggaran paling besar dari APBN sebesar 2035 triliunm
"Harusnya publik ada di belakang DPR supaya kita awasi. Asap di Riau DPR tidak bisa dipadamkan DPR, yang bisa eksekutif. Kenapa jalan berlubang ya bukan DPR tapi eksekutif. Fungsi DPR pengawas. Kalau DPR diserang terus, enggak sempat mengawasi pemerintah," katanya.
Sebelumnya Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah menyetujui usulan permintaan kenaikan tunjangan DPR. Namun, usulan yang di setujui ini akan mendapat beberapa potongan.
"Sudah diajukan suratnya. Dari yang diajukan, kami potong cukup banyak. Jadi yang diberikan jauh dari yang diinginkan," ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa malam, 15 September 2015.
Bambang menjelaskan, pemotongan usulan ini mengingat Kementerian dan Lembaga (KL) lain turut mengajukan kenaikan tunjangan yang sama. Untuk itu, usulan yang diajukan tak sepenuhnya disetujui pemerintah.
"Kami tidak berikan sesuai permintaan, karena yang lain juga naik tunjangannya. Makanya kami potong banyak," kata Bambang.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Fahri menjelaskan anggaran yang diterima DPR dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itu DPR tundukl pada eksekutif yang menetukan anggaran.
