Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan, mengatakan bahwa partainya menolak kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Bahkan, ia belum mengetahui adanya alasan atau latar belakang kenaikan bagi anggota legislatif itu.
"Pasti nolak. Saya enggak tahu kalau tunjangan itu akan naik dan baru dengar. Saya nolak karena tunjangan sekarang sudah cukup," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 16 September 2015.
Menurutnya, daripada pemerintah memikirkan kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan, lebih baik Pemerintah dan DPR fokus pada optimalisasi anggaran bagi masyarakat. Saat ini masyarakat lebih membutuhkan.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
"Buat saya tunjangan sudah cukup meski pun enggak mewah, yang penting kita kerja baik untuk perjuangan masyarakat," katanya.
Anggota Komisi IV DPR itu menjelaskan bahwa lebih baik alokasi kenaikan tunjangan dialokasikan ke program nyata. Ia mencontohkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
"Daripada menaikkan tunjangan DPR, lebih baik meloloskan UP2DP, karena itu full (penuh) untuk bangun masyarakat di desa. Aneh kalau UP2DP tidak diterima, lalu tunjangan diterima," katanya.
Daniel menjelaskan, fungsi UP2DP untuk mewujudkan harapan terdalam masyarakat desa dan daerah pemilihan. "Yang belasan tahun diusulkan di Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, tapi enggak pernah dibangun. UP2DP itu mewujudkan aspirasi di Musyawarah Rencana Pembangunan Desa jadi terwujud," katanya.
Program nyata seperti itu yang harus lebih diutamakan meski dana terbatas daripada Pemerintah dan DPR sibuk menaikkan tunjangan. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Anggota Komisi IV DPR itu menjelaskan bahwa lebih baik alokasi kenaikan tunjangan dialokasikan ke program nyata. Ia mencontohkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
