- ANTARA FOTO/Fanny Octavianus
VIVA.co.id - Komisi Pemilihan Umum menyayangkan pemotongan anggaran tahapan penyelenggaran Pilkada di tiga daerah. Di Bengkulu, salah satunya, semula dianggarkan Rp67 miliar, tapi dipotong DPRD setempat menjadi Rp40 miliar, sehingga berkurang Rp27 miliar.
Pemotongan serupa juga dialami dua daerah lainnya, yakni Kabupaten Muratara di Sumatera Selatan dan Kabupaten Bangli di Bali.
Terkait tiga daerah yang mengalami pengurangan anggaran penyelenggaraan Pilkada tersebut, Arief Budiman sebagai Komisioner KPU mengatakan bahwa hal itu harus dikaji dan diteliti secara jeli. Apakah pemangkasan tersebut bisa berakibat menganggu jalannya tahapan Pilkada atau tidak?
"Pemotongannya bervariasi 25-30 persen, tapi memang belum final apakah benar dipotong, kalau dipotong ya harus dihitung lagi. Dari sudut pandang KPU setelah dihitung dan diteliti jelas akan menganggu tahapan Pilkada," kata Arief di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Rabu 23 September 2015.
Bahkan menurut Arief, untuk di Provinsi Bengkulu sudah dihitung dan kalkulasi. Namun KPU hanya akan bisa melaksanakan tahapan sampai dengan bulan November, karena anggarannya dipotong.
Arief menyesalkan, seharusnya jika sudah disetujui dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara KPU Daerah dan DPRD maka seharusnya dana tersebut harus dicairkan sepenuhnya sebagaimana kesepatan yang telah diteken tersebut.
Selain itu, dirinya juga meminta pencairan anggaran penyelenggaraan Pilkada tak dilakukan secara bertahap. Alasanya jika bertahap diduga bisa saja dijadikan alat untuk menganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada.
"Kalau kita cek komposisi anggaran, kemudian ketersediaan anggaran, ketika NPHD ditandatangani maka seluruh daerah sudah yakin bahwa anggarannya cukup, maka tidak perlu menunggu atau mengatur tata cara pencairan secara bertahap," ujarnya.
Dirinya menegaskan, KPU memang belum berkesimpulan pemotongan anggaran tersebut akan menganggu jalannya tahapan Pilkada. Tetapi memang dirinya tidak memungkiri bahwa kebijakan itu digunakan sebagai alat untuk menganggu.
"Tapi saya masih berpikir positif, mungkin mereka mengurangi anggaran itu karena anggaran di daerah terbatas sehingga harus dilakukan pemangkasan, tetapi kalau memang mau memangkas teliti lebih detail apakah akan menganggu tahapan atau tidak," papar Arief. (ren)
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.
