- VIVA.co.id/ Mohammad Nadlir
"Kami punya kewajiban untuk menyampaikan terkait data yang telah ditetapkan. Data yang ditetapkan di kabupaten/kota harus diturunkan ke tingkat desa/kelurahan untuk kemudian diumumkan," kata Hadar di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Selasa 13 Oktober 2015.
Hadar menerangkan, dari 308 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada, sebanyak 13 daerah sampai hari ini belum juga menyerahkan bukti acara (BA) penetapan DPT ke KPU.
"Baru 295 BA yang kami dapat dari KPU kabupaten/kota. 13 daerah lagi belum serahkan BA, makanya belum bisa dimasukkan ke Sidalih, total jumlahnya ada di 96.165.966 pemilih. Rinciannya 48.134.104 pemilih laki-laki dan 48.031.862 pemiliih perempuan," ungkap Hadar.
13 Daerah tersebut antara lain, kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Blitar dan kabupaten Timor Tengah Utara, kota Batam, kota Mataram, kabupaten Mandailing Natal, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, Yahukimo, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat dan Sorong Selatan.
Sementara itu Hadar menjelaskan jumlah DPT online yang telah direkap dan diumumkan KPU sampai hari ini melalui Sidalih sebanyak 96.869.739 pemilih dengan jumlah kabupaten/kota yang sama. Rinciannya pemilih laki-laki sebanyak 48.466.877 dan 48.402.864 pemilih perempuan.
Menurut Hadar memang terdapat perbedaan antara DPT versi BA dengan DPT versi online. Alasannya beberapa daerah yang belum menyerahkan BA tetapi sudah ter-input di Sidalih seperti kota Batam, kota Mataram dan kabupaten Mandailing Natal.
Selain itu, ada juga daerah yang sudah menyerahkan BA tetapi belum selesai menggunggah DPT ke dalam Sidalih seperti Teluk Bintuni, Kepulauan Aru, dan kabupaten Boven Digoel Papua.
Hadar menegaskan, sejak 12 Oktober sampai dengan 9 Desember mendatang, DPT harus terpasang. Untuk dirinya meminta kesadaran masyarakat untuk mengecek keberadaan pengumuman DPT tersebut.
"Jadi mohon nanti dibantu mengecek keberadaannya atau kita sudah terdaftar atau tidak di DPT yang terpasang di desa/kelurahan," papar Hadar.
