Massa Coba Hentikan Simulasi Pilkada Calon Tunggal

Sejumlah massa datangi simulasi pilkada dengan calon tunggal di Tasikmalaya
Sumber :
  • Mohammad Nadlir/VIVA.co.id

VIVA.co.id - Belasan massa dari forum Penyelamat Demokrasi Pancasila Tasikmalaya mendatangi tempat simulasi Pilkada dengan calon tunggal di desa Sukaherang Tasikmalaya Jawa Barat. Mereka menentang pelaksanaan simulasi.

Ketua KPU: Ahok Siap-siap Kena Sanksi Bawaslu

Mereka beranggapan bahwa pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada di kabupaten Tasikmalaya belum ditetapkan sehingga tak layak untuk menggelar simulasi pilkada dengan calon tunggal.

"Belum ada calon tapi sudah ada simulasi. Kami tak mau masyarakat nanti kecewa kalau ternyata tidak lolos," kata Maki Yuliawan ketua Forum Penyelamat Demokrasi Pancasila Tasikmalaya di desa Sukaherang, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu, 17 Oktober 2015.

Maki curiga bahwa simulasi ini bagian dari sebuah pengkondisian untuk memenang pasangan calon tunggal yang ada. Terlebih, KPU kini sedang merancang Peraturan KPU (PKPU) bagaimana tahapan pilkada dengan calon tunggal atau dengan kata lain belum diundangkan.

"Jangan-jangan ini dianggap bahwa Tasikmalaya siap laksanakan Pilkada dengan calon tunggal. Siapa yang tahu calon ini akan ditetapkan," ujar dia.

Sementara itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati, mengatakan maksud dan tujuan dilakukannya simulasi sebelum PKPU khusus calon tunggal diundangkan adalah guna melihat apakah seluruh aturan yang telah dibuat bisa diimplementasikan.

"Simulasi itu bisa dilakukan pra atau pasca sebuah aturan dibuat. Nah kalau konteksnya sekarang Pilkada calon tunggal kan butuh uji coba. Kami ingin melihat model surat suara yang kami buat tidak menyulitkan pemilih. Makanya bisa saja setelah aturan ditetapkan baru simulasi digelar, kami perlu pastikan dari sisi teknis bisa optimal," papar Ida.

Selain itu, kata Ida, bagi masyarakat yang tidak setuju tetap bisa berpartisipasi menyuarakan pilihannya dengan melakukan kegiatan sosialisasi edukasi. Akan tetapi harus sesuai dengan pedoman PKPU.

"KPU juga harus netral di dalam mendampingi melakukan sosialisasi bagi pemilih," ujar Ida.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Mendagri Tolak Jadi Ketua Pansel KPU

Alasannya agar nantinya pansel lebih bisa diterima masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
9 Agustus 2016