- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, menilai satu tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, terutama pada aspek penegakan hukum, masih belum jelas.
Menurut Desmond, ketidakjelasan sikap pemerintah dalam penegakan hukum tercermin dari sikap pemerintah dalam revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya ini kan kayak jebakan. Dia (pemerintah) yang usulkan (Revisi UU KPK) ke DPR. DPR pakai dia untuk itu (revisi). Kemudian dicabut lagi sama yang pengusul (pemerintah) kemarin itu," kata Desmond ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2015.
Selain itu, ketidakjelasan sikap Jokowi juga tampak dalam kasus Pelindo II. Desmond mengatakan, Jokowi sendiri yang menyatakan ingin membongkar mafia pelabuhan. Namun, ia malah mengganti petinggi Polri yang sedang membongkar kasus itu.
"Kasus Pelindo kenapa kok Buwasnya yang out? Yang bisa out-kan Kabareskrim ya Presiden kan? Ya ini ada apa?" tanya Desmond.
Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengaku bingung untuk memberikan penilaian atas kinerja Presiden Jokowi dalam penegakan hukum. Sebab, banyak ditemukan sikap yang tidak jelas dalam beberapa kasus.
Namun, bagi mantan aktivis itu, sulit jika harus mengakui kinerja penegakan hukum di era Jokowi-JK memuaskan.
"Selama evaluasi satu tahun penegakan hukum dari Jokowi-JK, kalau dibilang bagus ya susah, dan kalau dibilang jelek ya, kamu sendirilah yang nilai," ungkapnya. (one)
