Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Partai Demokrat Bali mengkritik slogan revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo sebagai landasan utama untuk menjalankan pemerintahan. Slogan itu yang terdengar menjanjikan perubahan itu nyatanya belum signifikan mengubah keadaan bangsa dan negara.
"Revolusi mental berubah menjadi evolusi mental. Lambat pergerakannya. Nawacita tinggal duka cita," kata Ketua Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta, saat berbincang dengan VIVA.co.id di Denpasar, Selasa, 20 Oktober 2015.
Baca Juga :
DPP Demokrat Lolos Verifikasi Faktual KPU
Ia mencontohkan cara pemerintah menanggulangi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan di beberapa daerah. Meski sudah banyak korban, hingga kini kabut asap tak kunjung dapat diatasi.
"Sekarang asap tak hanya di Sumatera, tapi juga menyebar ke Sulawesi, Kalimantan, Maluku, bahkan Papua."
Alih-alih mengatasi asap, Mudarta menilai justru pemerintah merendahkan harga dirinya di mata negara tetangga dengan meminta bantuan untuk musibah itu. "Harga diri kita jatuh di mata negara tetangga, mengatasi asap saja tidak bisa. Sementara korban terus berjatuhan, sekolah diliburkan, generasi kita tidak sehat," ujar Mudarta.
Padahal, kata dia, pada saat yang sama dalam situasi demikian publik membutuhkan kehadiran negara secara cepat. "Yang dibutuhkan itu strong leadership (kepemimpinan yang kuat)."
Pada sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia makin terpuruk. "Meluncur ke bawah secara drastis. Dolar meledak, pengangguran makin banyak. Yang bekerja menjadi pengangguran akibat marak PHK, apalagi yang menganggur," kata pengusaha muda asal Jembrana itu.
Pada sisi penegakan hukum, Mudarta menilai KPK justru dilemahkan posisinya. "KPK itu jungkir balik. Ketuanya dikriminalisasi, posisinya sekarang akan dilemahkan. Begitu juga Ketua Komisi Yudisial yang dijadikan tersangka. Sementara korupsi makin marak," ujarnya.
Pada sisi perlindungan anak dan perempuan, Mudarta menyoroti kasus kekerasan yang menimpa anak. "Banyak sekali kasus pembantaian terhadap anak. Itu terjadi karena penegakan hukum kita lemah," katanya.
Mudarta menilai janji kampanye Jokowi sama sekali belum memiliki fondasi untuk dijalankan. "Bagaimana mau dijalankan, fondasinya dibentuk saja belum. Harapan kita segera dibangun fondasinya untuk merealisasikan janji kampanye beliau dulu."
Mudarta mendesak Jokowi benar-benar bekerja cepat merealisasikan janji politik dan mendorong kesejahteraan rakyat. "Sekarang yang gembira baru koalisi partai dan relawannya saja akibat bagi-bagi jabatan. Yang lain masih pada menderita. Jokowi-JK harus segera berikan pengamanan dan dorong kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Alih-alih mengatasi asap, Mudarta menilai justru pemerintah merendahkan harga dirinya di mata negara tetangga dengan meminta bantuan untuk musibah itu. "Harga diri kita jatuh di mata negara tetangga, mengatasi asap saja tidak bisa. Sementara korban terus berjatuhan, sekolah diliburkan, generasi kita tidak sehat," ujar Mudarta.
