Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Ketua Dewan Pimpinan Pusat partai Hanura, Sarifuddin Sudding, menyerahkan semua permasalahan hukum yang menimpa kadernya, Dewi Yasin Limpo, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi KPK telah menyegel ruang kerja Dewi sebagai anggota DPR dengan nomor 1628 tadi siang kompleks parlemen Senayan Jakarta.
"Kita berharap agar kasus ini diselesaikan dalam konteks penegakan hukum. Partai tidak mentolerir terhadap korupsi yang dilakukan anggota," kata Sarifuddin di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Suap Proyek Jalan, KPK Periksa Putu Sudiartana
"Kita berharap agar kasus ini diselesaikan dalam konteks penegakan hukum. Partai tidak mentolerir terhadap korupsi yang dilakukan anggota," kata Sarifuddin di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2015.
Baca Juga :
Wiranto Jadi Menteri, Hanura: Ini Suatu Permata
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini menegaskan partainya akan memecat Dewi sebagai kader partai dan sebagai anggota DPR RI yang ditugaskan di Komisi VII setelah KPK menetapkan sebagai tersangka.
"Bila KPK sudah ditetapkan tersangka, maka proses pemberhentian akan secepatnya dilakukan," kata Sarifuddin.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, lndriyanto Seno Adji membenarkan timnya telah menangkap tujuh orang Selasa kemarin. Indriyanto tidak menampik jika salah satu orang yang ditangkap adalah anggota DPR.
Menurut lndriyanto, para pihak yang diamankan itu tengah menjalani pemeriksaan secara intensif 1x24 jam untuk menentukan status hukumnya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana yang telah terjadi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tangkap tangan dilakukan oleh KPK di dua tempat berbeda. Dewie yang merupakan anggota Komisi Vll yang membidangi energi itu diamankan oleh petugas KPK di Bandara Soekarno-Hatta, sementara para pihak lainnya ditangkap di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Pada tangkap tangan tersebut, petugas KPK mengamankan uang yang setara Rp1,5 miliar. Uang yang terdiri dari beberapa mata uang itu diduga diberikan dari seorang pengusaha terkait pengamanan proyek. Diduga, uang tersebut merupakan suap terkait ijon proyek infrastruktur 2016 di Indonesia bagian timur. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini menegaskan partainya akan memecat Dewi sebagai kader partai dan sebagai anggota DPR RI yang ditugaskan di Komisi VII setelah KPK menetapkan sebagai tersangka.
