- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II terus bekerja guna mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di perusahaan BUMN tersebut.
Usai menggelar rapat dengan mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso, hari ini, Rabu, 21 Oktober 2015, mereka mengundang mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen (purn) Victor Edi Simanjuntak.
Namun, ternyata tak semua sependapat dengan keberadaan Pansus ini. Siti Zuhro misalnya. Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mengaku tak setuju dengan dibentuknya Pansus Pelindo II oleh DPR.
Menurut dia, jika memang DPR melihat adanya persoalan hukum di Pelindo II maka biarkan itu diselesaikan secara hukum dan DPR tinggal melakukan pengawasan. Bukan malah masuk pada ranah hukum yang ujungnya rawan politisasi. "Enggak setuju dalam arti tidak ada kasus hukum yang bisa diselesaikan dengan politik," katanya.
Ia menilai, masuknya unsur politik pada wilayah hukum dikhawatirkan nantinya Pansus Pelindo II hanya untuk kepentingan politik saja. Siti mencontohkan, bagaimana Pansus Century yang tidak jelas ujungnya. "Kalau menurut saya ranah hukum, ranah hukum utuh. DPR ikut memberikan pengawasan, lakukan pengawasan," ujarnya menambahkan.
DPR seharusnya menyerahkan masalah Pelindo II ke ranah hukum saja dan DPR melalui Komisi III melakukan pengawasan. "Ranah hukum melalui Komisi III DPR lakukan pengawasan, bukan panja, pansus," kata dia.
Siti menilai, dengan dibentuknya Pansus Pelindo II maka kinerja pemerintah secara keseluruhan terganggu. Bahkan, konsetrasi DPR dalam melakukan
pengawasan, legislasi dan budgeting juga terganggu. "Ya selama ada hak inisiatif menonjol pansus interpelasi atau hak angket, jadi terganggu. Padahal, selama ini tidak ada kasus hukum diselesaikan politik kecuali politisasi hukum."
(mus)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
