Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Kabar perombakan Kabinet Kerja jilid II semakin santer terdengar setelah merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke partai-partai pendukung pemerintah. Perwakilan PAN disebut-sebut akan mendapatkan jatah kursi di kabinet.
Baca Juga :
PAN Minta Warga Surabaya Rela Lepas Risma ke DKI
Baca Juga :
Mendagri Tolak Jadi Ketua Pansel KPU
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"PAN kan sudah mendukung pemerintah, ya dapat jatah dan tidaknya haknya beliau (Jokowi)," ujarnya di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu 24 oktober 2015.
Presiden Jokowi, menurut Tjahjo, pasti memiliki pertimbangan politik sendiri. Terlebih lagi, posisi partai pendukung dan oposisi di legislatif sudah seimbang dengan masuknya PAN.
Dia pun mengaku tidak ada masalah jika masuknya PAN menggeser jatah partai lain termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Tidak ada masalah, momentum setiap saat suruh mundur ya harus siap. Itu namanya haknya Presiden," tutur mantan sekretaris jenderal PDIP tersebut.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Presiden Jokowi, menurut Tjahjo, pasti memiliki pertimbangan politik sendiri. Terlebih lagi, posisi partai pendukung dan oposisi di legislatif sudah seimbang dengan masuknya PAN.