- Lilis Khalisotussurur - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Setahun masa pemerintahan Jokowi-JK terdapat beberapa kebijakan populis dan tidak populis yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Fungsi partai oposisi memegang peranan penting dalam menerapkan fungsi check and balances dalam pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensil.
Publik memandang bahwa partai oposisi yang dalam hal ini, Koalisi Merah Putih telah memainkan peranan strategis dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.
"Masyarakat mengapresiasi keberadaan partai oposisi, karena KMP (Koalisi Merah Putih) sangat concern dalam mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat," ujar Ketua Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Phillips J. Vermonte dalam diskusi bertajuk 'Setahun Pasca Pilpres 2014: Antara Kepercayaan Publik vis-a-vis Aktor-aktor Politik' di Century Park Hotel, Minggu 25 Oktober 2015.
Philips mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh CSIS, 57,6 persen responden merasa posisi KMP sangat bermanfaat dalam mengawasi kinerja pemerintah. "Publik semakin rasional untuk menganggap bahwa partai oposisi memainkan peranan strategis dalam menjadi penyeimbang di pemerintahan," kata Phillips.
CSIS melakukan survei untuk melihat bagaimana penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Responden dari survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun, dengan jumlah sample responden sebesar 1.183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 Provinsi di Indonesia.
Pengumpulan data dari survei ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur, di mana data dikumpulkan mulai 14-21 Oktober 2015. (asp)
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
