Sumber :
- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Kabut asap akibat kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan mulai menyelimuti sebagian langit Jakarta. Pemerintah dinilai belum mampu mengatasi bencana ini.
Selain mengenai asapnya sendiri, kebijakan kepala daerah yang memberikan izin sebebas-bebasnya kepada pengusaha untuk membakar lahan juga dipertanyakan. Apalagi hal ini sudah berlangsung lama.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Selain mengenai asapnya sendiri, kebijakan kepala daerah yang memberikan izin sebebas-bebasnya kepada pengusaha untuk membakar lahan juga dipertanyakan. Apalagi hal ini sudah berlangsung lama.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
"Ini kan sudah lama terjadi, pasti ada proses perizinan yang lalu. Kita lihat perizinan itu apakah sudah benar atau tidak? Kan itu yang kita lihat," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.
Karena masalah perizinan dan lain sebagainya itu, DPR pun mendorong wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) asap. Menurut Desmond, Komisi III juga mendukung jika memang ada pembentukan Pansus asap.
"Kita akan dukung," ujar Desmond.
Namun Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menilai pembentukan Pansus itu tidak perlu. Siti menolak anggapan jika pemerintah tidak melakukan suatu upaya dalam bencana ini.
"Menurut saya nggak perlu. Kenapa? Beri kami kesempatan karena usaha yang dilakukan sudah sedang terus berlangsung," kata Siti.
Halaman Selanjutnya
"Ini kan sudah lama terjadi, pasti ada proses perizinan yang lalu. Kita lihat perizinan itu apakah sudah benar atau tidak? Kan itu yang kita lihat," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.
