- VIVA.co.id/Mohammad Zumrotul Abidin
VIVA.co.id - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah, menilai kasus simpang siurnya penetapan tersangka mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, membuktikan jika institusi Kepolisian dan Kejaksaan tidak profesional dalam menjalankan fungsinya.
Kapolri dan Jaksa Agung juga diminta untuk segera membenahi institusinya. Pihaknya juga ingin mengetahui apakah ada agenda tertentu dalam kasus Risma.
"Ketidakprofesionalan itu harus diteliti lebih lanjut oleh Kapolri dan Jaksa Agung, apa semata-mata human error atau ada hidden agenda yang dilakukan oknum," kata Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.
Padahal menurut Basarah, dalam rapat dengan Komisi III dan II, Kapolri dan Jaksa Agung telah sepakat untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak.
"Saat rapat dengan Komisi III dan Komisi II telah sepakat dalam rangka mensukseskan Pilkada. Pihak Kepolisian dan Kejaksaan dilarang memproses tindakan hukum yang dilakukan oleh calon yang sudah ditetapkan secara resmi," ujarnya.
Dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), katanya, mengindikasikan adanya oknum yang bermain-main dengan kewenangannya. Basarah pun meminta agar Propam Polri menyelidiki dugaan adanya oknum di Polda Jatim yang bermain politik.
"Ini melawan instruksi Kapolri, dan jika tidak ada sikap tegas dari Kapolri, maka akan menjadi yurispudensi dengan oknum polisi di tempat lain," kata Basarah.
Pengumuman status tersangka Risma oleh aparat penegak hukum memang menimbulkan kontroversi. Sebab, pernyataan Kejaksaan berbeda dengan kepolisian.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Desmond Mahesa juga mempertanyakan hal itu.
"Apakah Kepolisian benar atau Kejaksaan bermain-main? Siapa yang bermain antara Kepolisian atau Kejaksaan? Sementara ini saya melihat yang bermain-main Kepolisian," kata Desmond.
Risma: Jerman Sumbang Rp1,5 Triliun untuk Bangun Trem
Sisanya, akan minta anggaran dari APBN.
