- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan penerapan Pilkada langsung tidak luput dari kelemahan yang dapat menghambat perkembangan demokrasi maupun pertumbuhan politik lokal.
Beberapa kelemahan itu, kata Fadli, berupa potensi konflik horizontal, politik uang yang masif dan praktik beli suara. Selain itu, biaya politik dalam pilkada juga tinggi.
"Demokrasi memang butuh cost, namun bukan berarti harus high cost. Pengalaman Pilkada langsung menghadirkan satu potret yang menyuburkan praktik politik biaya tinggi," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2015.
Terkait peningkatan eskalasi konflik horizontal di daerah, Fadli mengutip Kemendagri yang mencatat bahwa sejak 5 Juni 2005 pertama kali Pilkada langsung diselenggarakan, kurang lebih terjadi 25 kerusuhan di 10 provinsi.
"Dalam aksi kekerasan akibat Pilkada langsung telah menewaskan 59 orang dan mencederai 230 orang. Kerusakan fisik pun terjadi pada 279 rumah tinggal, 30 kantor pemerintah daerah dan 10 kantor KPU daerah," ujar Fadli.
Menurutnya, Pilkada serentak pertama kali masih banyak potensi kelemahan yang perlu diawasi. Pengawasan ini, selain perlu dilakukan oleh instansi pemerintah, penting juga dilakukan oleh masyarakat sipil.
"Agar kualitas pengawasan penyelenggaraan dapat lebih terjamin serta untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan," kata Fadli. (ase)
Fadli Zon: Silakan Demonstran Menginap di DPR
Menurut Fadli, DPR adalah rumah rakyat.
