- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Koalisi Merah Putih menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 tidak pro-rakyat.
Pimpinan KMP melakukan pertemuan dan melihat pos anggaran untuk rakyat tidak sebanding dengan besaran anggaran penyertaan modal perusahaan pelat merah.
"Ini tercermin dari jumlah yang akan diberikan pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal nasional," kata Ketua Umum partai Golkar, Aburizal Bakrie di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2015.
Meski dianggap tidak pro-rakyat, KMP tidak ingin pengesahan RAPBN ini tertunda. Penundaan RAPBN akan menghambat pembangunan.
ARB meminta pemerintah segera melakukan beberapa perubahan. "Semoga pemerintah mau sedikit mengalah dengan saran yang disampikan oleh fraksi-lain lain, utamanya dari KMP," ujar ARB.
Menurut ARB, perubahan tersebut bisa dilakukan bersamaan dengan pembahasan RAPBN di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Selain itu, menurutnya, permasalahan lain adalah lambatnya pembahasan di enam Komisi. ARB berjanji, KMP akan membantu percepatan pembahasn RAPBN 2016 di enam Komisi tersebut.
"Makanya, besok kami berharap enam fraksi itu bisa segara menyelesaikan pembahasan RAPBN 2016. Apakah malam ini atau besok," ujar ARB. (asp)
Efisiensi, Penghematan Kementerian PUPR Rp8,4 Triliun
Di sisi lain, mendapat tambahan Rp2,5 triliun untuk Asian Games.
