- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Menjelang disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dalam sidang paripurna DPR RI, penolakan dari berbagai fraksi di kalangan DPR semakin menjadi.
Dalam rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI malam ini, Kamis, 29 Oktober 2015, diwarnai dengan penolakan. Salah satunya dari anggota Badan Anggaran, Fraksi Gerindra.
Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra, Willgo Zainar, mengungkapkan alasan penolakannya terutama terkait kurang realistisnya penerimaan negara yang diusulkan sebesar Rp1.822 triliun. Termasuk target penerimaan pajak sebesar Rp1.506 triliun.
"Kami ingin target pajak 2016 harus lebih realistis. Pada APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan) 2015, target belum bisa dicapai. Kami ingin pemerintah bisa melampaui target yang ditetapkan sendiri, agar belanja tidak terganggu, termasuk juga ke pertumbuhan," ujar Wilgo dalam rapat di Ruang Sidang Badan Anggaran DPR, Jakarta.
Wilgo mengatakan, alasan penolakan kedua yakni, adanya alokasi penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan pemerintah sebesar Rp34 triliun. Dia meminta pemerintah mempelajari dahulu masalah lambannya pencairan PMN pada APBN-P 2015.
"Dana PMN lebih baik direlokasikan kepada pagu dana desa. Dana desa dalam RAPBN 2016 diajukan pemerintah hanya sebesar Rp47 triliun," kata Wilgo.
Jumlah tersebut, menurut Wilgo, perlu ditingkatkan lagi agar mampu mendorong realisasi komitmen pemerintah yang ingin memberikan anggaran desa Rp1 miliar per desa.
"Kami lebih ingin anggaran alokasi PMN dialihkan untuk tambah alokasi dana desa, karena sasarannya ada sebanyak 74 ribu desa," ujar Wilgo.
Seperti diketahui, pada Jumat, 30 Oktober 2015, DPR akan menggelar sidang paripurna untuk pengambilan keputusan mengenai RAPBN 2016 ini. (ase)
Anggaran Banjir Minim, Belum Semua Sungai Dibenahi
Kementerian PUPR akan buat skala prioritas.
