- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Komisi XI Johny Plate mengungkapkan, parlemen tidak akan memaksa membangun gedung baru DPR jika rakyat tidak membutuhkan.
Menurutnya hal yang perlu dilakukan pemerintah, melakukan revisi pencairan anggaran Rp740 miliar di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 sebelum diputuskan saat sidang paripurna hari ini.
"Kalau rakyat merasa tidak membutuhkan, masih ada kesempatan pembahasan RAPBN nanti," ujarnya di gedung DPR, Jumat, 30 Oktober 2015.
Johny mengaku anggota DPR masih membutuhkan anggaran Rp740 miliar yang sudah masuk ke dalam RAPBN tahun anggaran 2016. Namun secara anggaran fiskal pihak DPR tak punya anggaran khusus.
"Kalau dilihat dari kebutuhan, kebutuhan itu ada tapi kelenturan fiskal kita tidak bisa membiayai itu (gedung baru)," katanya.
Johny memaparkan jika sudah masuk ke mekanisme APBN, tinggal menunggu pemerintah untuk melaksanakan bersama dengan Sekjen DPR RI atau tidak.
"Kalau itu normal APBN, berarti mekanisme normal. Yang ada tinggal pemerintah mau gunakannya, Sekjen DPR RI akan gunakan atau tidak," ujarnya.
Johny menjelaskan jika ingin ada revisi anggaran dalam proses pembangunan gedung baru DPR, maka harus menunggu di APBN Perubahan 2016.
"Kalau sudah begitu menjadi kewenangan Sekjen, Sekjen di bawah Sekneg. Akan masuk ke DPR lagi ke APBN-P," ujarnya.
