Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id
- Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, persoalan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2016 yang dipermasalahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI kemarin bukan hanya dikritisi oleh partai oposisi, khususnya Gerindra. PDIP pun katanya mengkritisi hal itu, khususnya dari Komisi VI.
"Di Komisi VI, PDIP nggak setuju PMN," ungkap Hendrawan di Cikini, Jakarta, Sabtu 31 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Terobos Pendemo, Menteri Rini Naik Motor Patwal
"Di Komisi VI, PDIP nggak setuju PMN," ungkap Hendrawan di Cikini, Jakarta, Sabtu 31 Oktober 2015.
Menurut Hendrawan, DPR sangat mencermati politik anggaran pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. DPR katanya ingin politik anggaran Jokowi sesuai dengan janji-janji yang dulu diusungnya.
"Jangan sampai anggaran biasa saja sementara waktu kampanye usung janji-janji," kata Hendrawan.
Sementara itu ekonom Ichsanudin Noorsy mengatakan ada hubungan kuat antara permasalahan suntikan PMN ke BUMN dengan Pansus Pelindo II. Menurutnya ada semacam pesan politik yang hendak disampaikan Fraksi-Fraksi yang sebagian besar mempermasalahkan PMN, kepada Menteri BUMN.
"Ada pesan politik yang disampaikan sejumlah anggota dewan. Sesungguhnya ternyata ada hubungan Pansus Pelindo II dengan Sidang Paripurna kemarin," ujarnya.
Situasi itu, menurut Ichsan, tidak terlepas dari adanya kesan bahwa penyeimbangan politik di dalam tubuh kepresidenan belum tuntas. Para pemain kunci di lingkaran kekuasaan masih saling tebar pesona dan pengaruh.
"Sebelumnya saya bilang tidak ada relasi antara paripurna dengan Pansus Pelindo II. Tapi sekarang konstruksinya menjadi, apabila Pansus Pelindo II tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa bersamaan dengan pesan paripurna kemarin, maka Pansus Pelindo II masuk angin," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Hendrawan, DPR sangat mencermati politik anggaran pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. DPR katanya ingin politik anggaran Jokowi sesuai dengan janji-janji yang dulu diusungnya.
