- VIVA.co.id/Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kepengurusan Agung Laksono dan Zainuddin Amali hasil Munas Ancol, banyak yang bertanya-tanya, siapa ketua umum DPP Golkar.
Agung, dalam pidatonya di acara syukuran dan silaturahmi nasional Partai Golkar, Minggu 1 November 2015 malam, menyebutkan putusan MA tidak memenangkan kedua kubu.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, usai acara tersebut mengatakan, usai putusan MA itu, pemerintah kini bisa mempercayai kalau kepengurusan DPP Golkar adalah satu.
"Pemerintah, saya kira sekarang, memandang satu Golkar. Nanti, siapa pun (yang menjadi ketua umum) tergantung internal, tapi tentu jelas, keputusan mahkamah diikuti dengan baik," jelas Kalla, yang pada kesempatan itu juga didampingi ARB dan Agung.
Penjabaran selanjutnya, pasca putusan tersebut adalah dialog bersama. Kalla berharap, keputusan selanjutnya disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.
"Jelas, bahwa nanti besok berkantor bersama-sama di sini, tapi itu transisional. Setelah itu, kita selesaikan satu hal," lanjut Kalla.
Putusan kasasi MA yang diajukan kubu Munas Bali menyebutkan, bahwa mahkamah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memenangkan kubu Munas Ancol dengan Ketum Agung Laksono.
Selanjutnya, putusan dikembalikan ke putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana putusan PTUN Jakarta menganulir SK Menkumham yang mensahkan kepengurusan Agung.
Menkumham Yasonna Hanamongan Laoly juga sudah mengatakan akan mencabut SK pengesahan Munas Ancol itu. (ren)
