- VIVA.co.id/ Moh. Nadlir
VIVA.co.id - Sembilan daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah diketahui masih mengalami kendala dalam pengadaan logistik, surat suara dan lainnya, akibat sengketa calon yang tak kunjung selesai.
Padahal, pilkada serentak kurang dari sebulan lagi akan diselenggarakan, yakni pada 9 Desember 2015 mendatang.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, mengatakan persoalan sengketa yang masih membelit membuat daerah tersebut harus terpaksa menunggu sampai proses sengketa selesai. Alasannya, itu terkait dengan jumlah surat suara yang akan dicetak.
“Tentu belum, kalau calonnya masih ada yang sengketa ya belum bisa cetak suara,” ujar Hadar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2015 malam.
Hadar menjelaskan, persoalan beberapa daerah tersebut antara lain, masih ada daerah yang perlu menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) seperti di Hulu Sungai Tengah, Nabire, dan Mamuju Tengah. Sisanya, Kota Manado, Boven Digoel dan Bone Bolango, calonnya terbelit masalah status bebas bersyarat.
“Sebelumnya sisanya lagi untuk Humbang Hasundutan sudah dilaksanakan, Fak-fak sudah, terus di Kaimana sudah. Tapi kemarin ada tambahan info lagi di Ketapang, Bandar Lampung dan Lampung Timur,” kata Hadar.
Hadar menambahkan, meskipun ada daerah yang belum memulai proses produksi logistik, akan tetapi KPU optimistis proses produksi logistik di daerah bermasalah tersebut akan bisa selesai tepat waktu. Justru menurut dia, yang perlu menjadi perhatian adalah proses distribusi logistik perlu agar cepat dilakukan.
“Distribusi yang sulit di daerah tertentu, transportasinya sulit, itu yang butuh waktu. Pertengahan November harusnya sudah mulai didistribusikan, disortir juga. Tapi intinya sesegera mungkin,” ujar Hadar. (ase)
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.
