- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, tak ada negosiasi ulang soal anggaran Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada).
Menurut Tjahjo, anggaran Pilkada yang sudah disepakati antara pemerintah daerah dengan KPU, termasuk juga anggaran Bawaslu dan Kepolisian untuk Pilkada tak boleh ditawar lagi. "Jangan ada negosiasi ulang, jangan ada pembahasan ulang," kata Tjahjo di Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 12 November 2015.
Mendagri mengingatkan, Pemerintah Daerah maupun DPRD diminta mencairkan anggaran sesuai dengan kesepakatan anggaran Pilkada yang telah disepakati. Itu sebagaimana arahan Presiden yang disampaikan ke pihak-pihak terkait. "Secara prinsip sudah ada peringatan kita. Hasil rapat Menko Polhukam, termasuk arahan pak Menko, Mendagri sudah kirim surat, Kejaksaan kirim surat, Kabareskrim kirim surat," kata mantan Sekjen PDIP tersebut.
Sementara, terkait pencairan anggaran, Mendagri mendesak agar pemerintah daerah mencairkan anggaran Pilkada sesuai dengan tahapan Pilkada. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada. "Kalau memang modelnya termin, ya harus ditepati dengan baik. Jangan sampe mengganggu pelaksanaan Pilkada."
Sebelumnya, terungkap masih ada anggaran Pilkada yang belum terpenuhi 100 persen meski Pilkada tinggal hitungan hari. Setidaknya, masih ada 167 daerah yang anggaran KPU belum terpenuhi 100 persen, Panwas 44 daerah, sementara kepolisian baru sekitar 70 persen dari pengajuan sekitar Rp1,1 triliun.
(mus)
Pilkada Bengkulu, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP
Sudah ada putusan DKPP terkait praktek politik uang di Bengkulu.
