- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berjanji menyelesaikan kasus seorang anggota DPR yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham PT Freeport.
Meski demikian, mereka tidak akan memproses perkara tersebut secara transparan atau terbuka.
"Mekanismenya tertutup," kata Wakil Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad kepada VIVA.co.id, Selasa, 17 November 2015.
Dasco menjelaskan alasannya. Menurut Sufmi, norma tersebut diatur di dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Oleh karena itu, MKD akan mengikuti aturan yang ada tersebut.
"Di UU MD3 tertulis tertutup tidak terbuka," ujar Sufmi.
Meski demikian, Dasco menuturkan bahwa MKD saat ini tengah menunggu kelengkapan bukti dari sang pelapor, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Setelah itu, mereka akan melakukan verifikasi dan menggelar rapat internal.
"Kami lihat dulu apa bukti-buktinya cukup atau tidak untuk dijadikan sebuah perkara. Kalau perkara tergantung musyawarah," kata Sufmi. (ase)
Sudirman Said Pamit, Pegawai ESDM Menangis
Sudirman akan melakukan Sertijab pada sore ini.
