Sumber :
VIVA.co.id -
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengungkap motif petinggi PT Freeport merekam pembicaraan dengan Ketua DPR, Setya Novanto, dan seorang pengusaha berinisial R. Menurutnya, motifnya adalah karena ketidaksenangan PT Freeport dengan sikap keras DPR terhadap rencana perpanjangan kontrak Freeport.
"Saya mengerti ada perusahaan asing yang merekam pimpinan DPR dan diumumkan ke publik. Sebelumnya, kami menyerang karena kami tidak setuju Freeport diperpanjang," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Saya mengerti ada perusahaan asing yang merekam pimpinan DPR dan diumumkan ke publik. Sebelumnya, kami menyerang karena kami tidak setuju Freeport diperpanjang," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2015.
Baca Juga :
Apa Kabar Divestasi Saham Freeport?
Dalam rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Fahri juga menyampaikan secara tegas bahwa tidak ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak Freeport sampai tahun 2019.
Bahkan, Presiden Jokowi juga menyatakan kepada para pimpinan DPR agar pembicaraan perpanjangan kontrak baru dibahas pada tahun 2019 dikarenakan kontrak Freeport baru berakhir pada 2021.
"Presiden ngomong ke pimpinan Dewan tidak ada perpanjangan sampai 2019," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Sudirman Said, melaporkan Setya Novanto dan pengusaha R ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), pada Senin, 16 November 2015. Sudirman mengatakan bahwa mereka sudah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi meminta saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
"Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutkan kontrak Freeport dan meminta agar saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujarnya usai memberi laporan ke MKD.
Sudirman mengatakan bahwa keterangan tersebut diperoleh dari petinggi Freeport. Perusahaan tambang multinasional itu melaporkan kepada eks Direktur Utama PT Pindad (Persero) itu.
Transkrip dari pembicaraan yang digelar di suatu hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta itu juga sudah beredar ke publik. Novanto tak membantah soal transkrip, namun menyatakan materi pembicaraan
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dalam rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Fahri juga menyampaikan secara tegas bahwa tidak ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak Freeport sampai tahun 2019.
