- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengaku telah mendengar rekaman percakapan yang diduga adalah percakapan Ketua DPR Setya Novanto, Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan seorang pengusaha bernama Muhammad Riza Chalid.
Dari apa yang telah didengar Fadli, dia menjamin bahwa dalam percakapan itu tidak ada unsur atau maksud pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, seperti yang diberitakan media.
"Saya bisa menjamin itu, tidak ada pencatutan dalam obrolan itu. Saya juga termasuk ahli bahasa. Tidak ada itu, dicatut dimana, dimana menyebut minta saham 20 persen saudara Ketua DPR. Saya bukan membela ya, tetapi mencari kebenaran itu kita harus jernih. Tidak ada minta saham 20 persen, 11 persen untuk Presiden, sembilan persen untuk JK, itu omongan siapa?" ujar Fadli Zon di Gedung DPR RI pada Jumat, 20 November 2015.
Menurut Fadli, pembicaraan tersebut terjadi dalam pertemuan yang tidak formal dan bisa dipastikan hanyalah guyonan saja. Jika obrolan itu adalah hal yang serius, seharusnya sejak pembicaraan diduga dilakukan tanggal 8 Juni 2015, maka telah ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Minimal adalah adanya pertemuan lanjutan untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan pada 8 Juni tersebut.
"Kalau tidak untuk apa tanggal 8 Juni ini kejadian lalu tidak pernah dilaporkan dan sejak 8 Juni 2015 sampai hari ini tidak ada tuh follow up dari pertemuan itu. itu artinya cuman obrolan-obrolan omong kosong semua. Kalau obrolan-obrolan itu bukan obrolan omong kosong pasti ada follow up dong, ini tidak ada follow up apa-apa, tidak ada tindak lanjut," jelas Fadli.
Politikus Gerindra itu balik menuding bahwa yang melakukan pencatutan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan perlu segera ditindak secara hukum.
"Kalau itu cuman omong-omong, saran-saran, saran itu bukan pencatutan, yang mencatut nama Presiden adalah Sudirman Said karena dia mengatakan semua yang dia lakukan itu diperintah oleh Presiden, dan itu dibantah melalui penjelasan Pak Luhut yang menyatakan bahwa Presiden tidak pernah memerintahkan termasuk melapor kepada MKD, jadi pasti ada yang bohong," kata Fadli.
Papua Bangun Kompleks Olahraga Mewah untuk PON 2020
Pembangunan Mimika Sports Complex dibantu oleh PT Freeport Indonesia.
