Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Ketua DPR RI, Setya Novanto, saat ini tengah menghadapi dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, terkait permintaan saham Freeport.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jaksa Agung Keluhkan Tak Hadirnya Setya Novanto
Baca Juga :
Pembentukan Panja Freeport Belum Final
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, saat ini bukti yang akan masih belum kuat untuk menyatakan Setya Novanto bersalah.
Baca Juga :
Jaksa Agung Diminta Tak Takut Panja Freeport
"Itukan mesti terbukti dulu, kita mesti lihat siapa yang catut nama presiden," ungkapnya saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta, Sabtu 21 November 2015.
Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan, Jokowi tidak pernah memberikan restu mengenai pelaporan Menteri ESDM ke MKD.
"Luhut Panjaitan mengatakan secara resmi bahwa Jokowi tidak pernah memberikan restu kepada Sudirman Said untuk lapor ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan)," tambahnya.
Selain itu, Hashim juga membatah adanya pemecatan Setya Novanto dari jabatannya saat ini dan tetap memberikan dukungan kepada Ketua DPR RI tersebut.
"Pemecatan nggak ada begitu, kan sudah masuk MKD. Tidak ada pemberhentian. Dukungan moril dan suara akan kita berikan. Kita tunggu, nanti di MKD akan dipertimbangkan karena disana ada prosedur, apa benar itu rekamannya," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan, Jokowi tidak pernah memberikan restu mengenai pelaporan Menteri ESDM ke MKD.
