Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Percakapan Ketua DPR RI Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengenai pencatutan nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport terus membuat kegaduhan. Hingga memunculkan spekulasi ada keterlibatan Badan Intelijen Negara dalam pembocoran negara karena Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin merupakan mantan Wakil Kepala BIN.
Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris, meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera membuka rekaman pembicaraan tiga tokoh yang diserahkan Menteri ESDM, Sudirman Said ke MKD beberapa waktu lalu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris, meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera membuka rekaman pembicaraan tiga tokoh yang diserahkan Menteri ESDM, Sudirman Said ke MKD beberapa waktu lalu.
Baca Juga :
Kasus Freeport, Setya Novanto Diperiksa Kejagung
"MKD harus melakukan persidangan secara terbuka dan memanggil pihak-pihak terkait termasuk dari BIN jika diperlukan. Ini untuk memastikan tidak ada operasi intelijen dalam hal ini," kata Chrles, Minggu 22 November 2015.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meragukan adanya keterlibatan BIN dalam masalah ini meski pun Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin merupakan mantan Wakil Kepala BIN.
"Saya meragukan ada fasilitas BIN yang digunakan untuk melakukan penyadapan terhadap SN. Saya yakin BIN selama ini bekerja profesional untuk melindungi keamanan dan kepentingan negara," paparnya.
Atas dasar itu ia meminta MKD serius menangani pengaduan Sudirman Said yang menuduh Setya Novanto mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport.
"Daripada banyak spekulasi beredar yang berujung pada kegaduhan lebih baik sidang MKD dibuat terbuka sehingga semua fakta bisa terlihat. Siapa yang bermain, berbohong dan lain sebagainya. Termasuk mengenai ada tidaknya operasi BIN dalam hal penyadapan terhadap Setya Novanto," tegasnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"MKD harus melakukan persidangan secara terbuka dan memanggil pihak-pihak terkait termasuk dari BIN jika diperlukan. Ini untuk memastikan tidak ada operasi intelijen dalam hal ini," kata Chrles, Minggu 22 November 2015.
