- ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi
VIVA.co.id - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai menjelang digelarnya pilkada serentak yang diadakan pada 9 Desember 2015 sarat akan adanya permainan poltik uang. Mengantisipasi kecurangan tersebut semakin parah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk segera turun tangan.
Koordinator Nasional JPRR, Masykurudin Hafidz mengatakan, dalam hal ini Bawaalu diharapkan untuk melakukan langkah cepat mengawasi peningkatan transaksi keuangan jelang Pilkada serentak pada 9 Desember 2015.
"Saya kira hingga saat ini Bawaslu belum punya strategi apapun. Yang dilakukan Bawaslu hanya mengintensifkan pencegahan, bertemu stakeholder, bangun komitmen dengan pasangan calon, sifatnya hanya dipermukaan," ujar Masykurudin di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu 22 November 2015.
Dengan begitu, kata dia, untuk mencegah kecurangan Pilkada menggunakan politik uang ialah Bawaslu harus segera membuat strategi. Terlebih pelaksanaan Pilkada serentak tinggal berjarak kurang lebih 2 minggu lagi.
"Kemudian untuk strategi merengkuh dan ambil praktik uang termasuk bangun strategi gimana uang keluar itu belum terjadi," katanya.
Dia juga menjelaskan, transaksi penerimaan-pengeluaran, kepatuhan dalam pelaporan dan praktik sumbangan dalam urusan Pilkada masih dikelola ala kadarnya.
"Kemampuan administrasi keuangan dalam tim kampanye pasangan calon masih lemah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam perbaikan pengelolaan dana kampanye ke depan," ujarnya.
Oleh karena itu, Masykurudin menambahkan, jika Bawaslu bergerak cepat mengantisipasi hal itu, perlu dilakukan berapa hal. Salah satunya strategi yang harus dilakukan ialah penanganan pelanggaran jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon.
"Kalau ada pasangan calon yang melakukan itu, maka Bawaslu cepat menangkap, melapor dan proses sampai akhirnya memberikan hukuman pada para pelaku, tidak hanya soal pemberinya yang harus dihukum. Tapi juga menelusuri dari mana uang itu datang," ujarnya.
Pihaknya juga memberikan rekomendasi terkait proses pendanaan kampanye dalam Pilkada serentak yang masih belum menunjukkan aspek transparansi.
Menurutnya, dalam hal ini perlu ada pelatihan khusus bagi partai politik dalam pengelolaan keuangan dana kampanye yang sistemik dan transparan.
"Bawaslu tidak boleh lagi hanya pencegahan-pencegahan, karena ini situasi sangat penting, semakin mendekat, tensi tinggi. Makanya harus buat strategi dan turun langsung lakukan pengawasan di politik uang," kata dia.
Awas, Terima Politik Uang Bisa Terjerat Pidana
Pada pemilu sebelumnya, hanya pemberi yang terkena ancaman pidana.
