VIVA.co.id - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih memeriksa laporan Menteri ESDM, Sudirman Said terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dilakukan oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto.
Berbagai pihak mendesak agar sidang terhadap Novanto dilakukan secara terbuka. Ketua MKD Surrahman Hidayat mengatakan, hal itu tergantung beberapa hal.
"Tergantung sensitivitas kasus. Masing-masing kan punya pandangan yang bervariatif, proporsional. Nanti terserah anggota," kata Surrahman ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 23 November 2015.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, anggota akan menentukan mana yang terbaik, apakah terbuka atau tertutup. Paling penting katanya, MKD tidak bisa diintervensi oleh pihak luar.
"Pokoknya kita mengarah pada yang lebih mendukung pada marwah dewan. Tidak boleh ada arahan dari fraksi. Fraksi tidak boleh intervensi," ujarnya menegaskan.
Surrahman mengatakan, sah saja jika ada pihak yang mendukung Setya Novanto. Namun menurutnya, kasus ini tidak ada hubungannya dengan partai politik tertentu. "Tak ada hubungannya dengan KMP," ujarnya.
Sebelumnya, para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 November 2015. Pertemuan dihadiri Ketua Umum PPP, Djan Faridz, Presiden PKS, Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
Dalam pertemuan itu hadir juga Ketua DPR Setya Novanto. Prabowo menyampaikan KMP sampai saat ini masih solid untuk mendukung Novanto. "Setya Novanto sudah menjelaskan semuanya," ujar Prabowo dalam pertemuan itu.
Prabowo mengatakan, Novanto telah menjelaskan bahwa dia tidak mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, Novanto juga mengaku tidak meminta saham Freeport, seperti yang diberitakan.
(mus)
