Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo diminta untuk segera memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait perkembangan negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Sudirman Rabu kemarin dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR terkait skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal saham PT Freeport.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Sebagaimana diketahui, Sudirman Rabu kemarin dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR terkait skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal saham PT Freeport.
"Soal Setya Novanto yang diduga melanggar etik, itu hanya satu soal yang harus diselesaikan dengan mekanisme dalam tata tertib DPR," kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Hendardi, saat dihubungi
VIVA.co.id
, Kamis, 3 Desember 2015.
Menurut Hendardi, Presiden Jokowi perlu mengklarifikasi surat Sudirman Said, yang diduga telah menjanjikan PT Freeport dapat memperpanjang kontrak di Tanah Papua. Hendardi menambahkan, hal tersebut harus dibuka pula di depan publik.
"Semua harus dibuka duduk persoalannya. Semua pihak harus dimintai pertanggungjawabannya, karena bertindak atas standar yang lazim di tata kelola pemerintahan. Mekanisme untuk mereka yang berasal dari pemerintahan berbeda dengan Setya Novanto," papar dia.
Bagaimana pun, tambah Hendardi, Sudirman Said merupakan pembantu Presiden. Maka, dalam hal ini, Presiden berwenang untuk mengevaluasi dan menegur Sudirman Said.
"Termasuk kemungkinan untuk
direshuffle,
karena bekerja melampui kewenangan. Nah, untuk pemerintahan harus diperlakukan sama, yakni dimintai pertanggungjawaban," imbuhnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengingatkan perdebatan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terkait rekaman pembicaraan terkait Freeport jangan sampai menghilangkan arah. Arahnya, lanjut Rizal, Indonesia harus dapat manfaat lebih besar dari Freeport karena selama ini dirugikan.
"Di luar itu kita anggap saja ini perebutan antar geng yang berebut daging lah, apalah kue, tapi yang lebih penting jangan lupa dan siapa yang membuat dan berupaya agar Freeport diperpanjang kontraknya tanpa memperbaiki syarat-syaratnya terlebih dahulu," ujar Rizal.
Kalau betul ingin jadi pahlawan, harusnya Freeport memperbaiki syarat-syarat yang diajukan Presiden Jokowi. Empat syarat adalah pembangunan Papua, pembangunan smelter, pembaruan royalti, dan divestasi. "Kalau yang lain-lainnya memang kacau semualah. Tahu semua kacau," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Soal Setya Novanto yang diduga melanggar etik, itu hanya satu soal yang harus diselesaikan dengan mekanisme dalam tata tertib DPR," kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Hendardi, saat dihubungi
