- VIVA/Agus Rahmat
VIVA.co.id - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Masinton Pasaribu, mengaku bingung dengan kekecewaan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrachman Ruki atas ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPR di acara Festival Antikorupsi 2015, yang digelar di Sasana Budaya Ganesha, Bandung hari ini, Kamis, 10 Desember 2015.
"Sebelumnya kami anggota Komisi III belum pernah lihat undangannya. Kalau diundang dalam hari antikorupsi, pasti datang," kata Masinton saat dihubungi, Kamis, 10 Desember 2015. [Baca: ]
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan selama beberapa kali pertemuan dengan pimpinan KPK di Komisi III tidak pernah membicarakan mengenai acara Festival Antikorupsi.
"Pimpinan KPK hanya menyampaikan secara lisan undangan untuk peresmian gedung KPK yang akan datang. Undangan hari antikorupsi tidak disebut," ujar Masinton.
Masinton menambahkan ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPR dalam Festival Antikorupsi tidak bisa diartikan DPR tidak mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Menurut dia, DPR mempunyai komitmen menjaga eksistensi KPK dan mendukung untuk pemberantasan korupsi.
"KPK itu lembaga penegak hukum yang didukung publik, harus tegar. Jangan menggemulaikan diri dan merengek tidak didukung," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III lainnya, Arsul Sani juga mengaku tidak pernah mendapatkan undangan acara Festival Antikorupsi 2015, yang digelar di Sasana Budaya Ganesha, Bandung hari ini.
"Gimana mau hadir wong tidak terima undangan. Setidaknya saya pribadi," ujar Arsul.
Ruki Lebay
Politikus PPP ini menepis pernyataan pimpinan KPK yang mengukur ketidakhadiran dewan dalam acara tersebut, sebagai bentuk tidak adanya dukungan DPR terhadap KPK dalam agenda pemberantasan korupsi.
"Kalau Ruki mengukur dukungan DPR hanya dari kehadiran di acara KPK maka itu terlalu lebay. Apalagi kalau nggak mengundang atau undangannya dadakan seperti yang sering terjadi," ujar Arsul.
Arsul memastikan selama ini DPR selalu mendukung langkah KPK. Salah satu indikator sederhana dukungan DPR kepada KPK adalah, DPR selalu menyetujui dan tak pernah mengurangi anggaran KPK.
"Bahkan ketika KPK tidak mengajukan tambahan melalui mekanisme APBN-P maka Komisi III menanyakan, kok tidak minta tambahan," kata Arsul.
Selain itu, Arsul menilai acara yang dibuat KPK berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Sehingga, sekalipun diundang, banyak yang akan berhalangan.
"Sebagian teman-teman (anggota DPR) masih memantau hasil Pilkada, karena anggota DPR kan punya tanggung jawab mengantar kemenangan pasangan calon yang didukung partainya," tegas Arsul. (ase)
Pejabat Ini Jadi Ikon Game Antikorupsi
Game ini mendukung kreativitas dan pendidikan antikorupsi anak-anak.
