Pilkada Sepi Pemilih, Ini Tiga Penyebabnya
- ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Menurut Masykurudin, semakin rendahnya partisipasi dari waktu ke waktu disebabkan beberapa faktor utama antara lain, yang pertama yakni terbatasnya pilihan pasangan calon dari yang diajukan partai politik.
Mayoritas daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya diikuti oleh 2-3 pasangan calon, hal itu dirasa tidak maksimal mengakomodasi aspirasi masyarakat atau pemilih.
"Arah partai politik dalam mendukung pasangan calon yang populer dan bermodal besar pada akhirnya berujung pada jumlah pasangan calon yang terbatas sehingga mengurangi jumlah perbincangan antara kandidat dan masyarakat," kata Masykurudin melalui pesan singkatnya, Jumat, 11 Desember 2015.
Kedua, perbedaan antara janji kampanye dengan realitas politik nasional. Menurut dia, mayoritas materi kampanye pasangan calon bekutat di seputar pemberantasan korupsi, pengelolaan pemerintahan yang transparan dan pengalokasian anggaran yang memihak rakyat. Akan tetapi faktanya janji kampanye itu tidak seiring dengan apa yang terjadi di tingkat nasional.
"Praktik-praktik korupsi yang terjadi terus-menerus sepanjang tahun memberikan keraguan tertentu kepada masyarakat akan terjadinya pemerintahan yang benar-benar bersih," tegas Masykurudin.
Ketiga, turunnya aktifitas sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara Pilkada. Masykurudin menilai bahwa aktifitas sosialisasi dari KPU yang berkurang berdampak kepada turunnya jumlah aktor, tokoh dan pegiat pendidikan pemilih di masyarakat sehingga ajakan untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya menjadi berkurang.
"Persepsi masyarakat terkait bahan kampanye yang disediakan oleh KPU masih dipahami secara politis dilakukan oleh pasangan calon, sementara jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka oleh penyelenggara Pilkada berkurang," kata dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menargetkan total partisipasi masyarakat pada Pilkada seretak tahun 2015 ini mencapai 77,5 Persen. Berbagai persiapan dan sosialisasi telah dilakukan demi mencapai target tersebut.
Sebanyak 269 daerah menggelar pilkada secara bersamaan untuk menentukan pemimpin daerah lima tahun mendatang. Lima daerah diantaranya ditunda karena masih terganjal proses hukum. (ren)
