- Rizki Anhar
VIVA.co.id - Sekretaris Pimpinan Pusat Muhamadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, persoalan yang terjadi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu diberikan keputusan yang seadil-adilnya dan secepatnya.
"Kalau tidak segera diselesaikan, ada upaya untuk lakukan pelemahan oleh berbagai pihak. Ini akan menjadi persoalan bangsa yang sangat serius," ujar Mu'ti dalam konferensi pers di kantor Persatuan Gereja Indonesia, Jakarta, Jumat, 11 Desember 2015.
Ia berharap, para pimpinan partai politik segera mengambil langkah agar tidak melindungi orang tertentu. Menurutnya, anggota DPR yang menjadi anggota MKD pasti akan tunduk sepenuhnya pada ketua partai.
"Kita berharap masih bisa membanggakan anggota dewan yang menjaga kehormatan dan berperilaku menjunjung etika dan moral sebagai institusi berwibawa. MKD segera ambil keputusan dan tidak perlu khawatir dengan berbagai macam tekanan," kata Mu,'ti.
Sebelumnya, MKD melaksanakan sidang etik atas dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak Freeport. Dalam sidang etik ini, MKD telah memeriksa pelapor Menteri ESDM Sudirman Said, Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin, dan Ketua DPR Setya Novanto.
(mus)
DPR Mau Tambah Posisi Wakil Ketua MKD
Penambahan itu dilakukan dengan cara merevisi UU MD3.
