- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa dirinya telah memberi saran kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak memperpanjang kontrak pertambangan PT Freeport Indonesia.
Memperpanjang kontrak Freeport sebelum 2019 berarti melangggar peraturan pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, dan dapat berimplikasi pada Presiden.
"Saya memberikan paparan kepada Presiden, bahwa kami tidak memberi saran bisa memberikan perpanjangan kontrak karena itu melanggar PP. Saya juga menyampaikan kepada Presiden bahwa memperpanjang itu bisa berimplikasi pada Presiden," kata Luhut saat wawancara dengan TvOne di Jakarta, Jumat 11 Desember 2015.
Diutarakannya, perpanjangan Freeport menyangkut masalah hukum, ekonomi, politik, dan lainnya.
"Selama saya membantu Presiden dalam kunjungan ke Amerika, saya tidak ingin isu ini menjadi pembicaraan dengan Obama (Presiden Amerika Serikat Barack Obama)," ucapnya.
Luhut menjelaskan, memberi saran kepada Presiden adalah bagian dari tugasnya. Oleh karena itu pihaknya mengundang orang-orang profesional untuk memberikan penilaian terkait perpanjangan kontrak Freeport.
"Itu tugas saya sebagai kepala staf, tupoksi saya memberikan saran, saya tidak mau atasan saya dijebak atau memberi keputusan yang salah karena informasi yang tidak utuh. Makanya kami butuh saran itu, dan Presiden mendengar saran itu," ucapnya.
Meski begitu, dia tidak menutup kemungkinan kontrak Freeport dapat diperpanjang oleh pemerintah setelah 2019.
"Bila Freeport bisa perform (kinerjanya baik) saya kira pemerintah akan memperpanjang kontrak Freeport setelah 2019, kenapa harus diberikan pada orang lain," ucapnya.
Diakhir wawancara ketika ditanya terkait hubungannya dengan pengusaha Reza Chalid, Luhut tidak menampik dirinya mengenal Reza.
"Dia teman saya, kan teman saya banyak. Setya Novanto teman saya. Tidak ada yang aneh. Tapi, kalau ada yang salah itu persoalan Anda," katanya.
Menko Luhut Berencana Kunjungi Reklamasi Pulau G
Pulau G sempat disetop pembangunannya di era Menko Rizal Ramli.
