Sumber :
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengklaim Panitia Khusus (Pansus) Angket Freeport yang kini digulirkan akan didukung penuh oleh partai-partai politik yang ada. Pansus harus melakukan penyelidikan terkait kontrak Freeport di Indonesia.
"Kalau jadi pansus, semua parpol akan setuju," kata Fadli, dalam diskusi polemik Sindo bertajuk "Antara Freeport, Politik, dan Kekuasaan", di Cikini Jakarta, Sabtu 12 Desember 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menteri Arcandra Bicara Masa Depan Freeport
Baca Juga :
Nilai Divestasi Freeport Telah Ditentukan
"Kalau jadi pansus, semua parpol akan setuju," kata Fadli, dalam diskusi polemik Sindo bertajuk "Antara Freeport, Politik, dan Kekuasaan", di Cikini Jakarta, Sabtu 12 Desember 2015.
Wakil ketum Gerindra ini menilai, dengan Pansus Freeport ini, maka akan terungkap banyak hal. Termasuk peran-peran pihak tertentu, dari masa ke masa. "Termasuk rezim sekarang, bagaimana hubungan pemerintah dengan Freeport. Harus diungkap dengan holistik, dan ini belum ada," ujar dia.
Dia menyebut, pemerintah harus membaca ulang Pasal 33 UUD 1945, di mana Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
Fadli mengutip pernyataan Tan Malaka, dalam bukunya "Dari Penjara ke Penjara", yang mengartikan Pasal 33 UUD 1945 dengan bagus.
"Menurut Tan Malaka, dikuasai oleh negara adalah dimiliki negara, diurus negara, dan dikerjakan oleh negara. Menurut saya ini interpretasi yang bagus. Ke depan ini harus seperti itu," kata Fadli.
Selama ini, banyak pihak yang mempersoalkan sikap partai. Namun, menurut Fadli, lewat pansus maka itu sebenarnya sikap partai. Selama ini memang belum terlihat.
"Belum ada medannya saja (melihat sikap partai). Penentuan sikap pansus, kan kelihatan sikap partai," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Wakil ketum Gerindra ini menilai, dengan Pansus Freeport ini, maka akan terungkap banyak hal. Termasuk peran-peran pihak tertentu, dari masa ke masa. "Termasuk rezim sekarang, bagaimana hubungan pemerintah dengan Freeport. Harus diungkap dengan holistik, dan ini belum ada," ujar dia.
